Puan: Matahari Kembar, Presiden Saat Ini Prabowo Subianto
Ketua DPR RI Puan Maharani berkomentar terkait fenomena matahari kembar di Kabinet Merah Putih. (Fakta.com/Dewi Yugi Arti)
Fakta.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berkomentar terkait fenomena matahari kembar di Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto saat ini. Puan menegaskan presiden saat ini adalah Prabowo, bukan Joko Widodo.
"Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik. (Terkait) matahari kembar, presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto," ucap Puan usai menghadiri halal bihalal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).
Pernyataan Puan soal matahari kembar ini terkait dengan pertemuan dua menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
Saat silaturahmi itu, keduanya menyebut Jokowi sebagai bos mereka.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, berujar silaturahmi antartokoh bangsa seharusnya tak perlu dipolitisasi. Menurutnya, publik sudah bisa menilai mana yang merupakan peristiwa politik dan mana yang merupakan peristiwa halal bihalal biasa.
"Sekarang ini tumpukan dari media sosial ini luar biasa dan sebab itu ambil positifnya saja untuk ke depan ini. Jadi masa iya seorang menteri tidak boleh halal-bihalal? Boleh saja, kita semuanya boleh kok," kata Jazilul di lokasi yang sama.
Menurut Jazilul, tak ada istilah "matahari kembar". Baginya, hanya ada satu Presiden dan Wakil Presiden.
"Di dalam konstitusi kita tidak memungkinkan ada matahari kembar. Tidak ada itu. Yang ada Presiden dengan Wakil Presiden. Kalau itu dianggap matahari kembar, ya tidak. Karena di konstitusinya itu bukan kembar. Itu ada di Presiden," ujarnya.
Jazilul menambahkan, penyebutan 'bos' yang dilontarkan oleh Trenggono dan Budi pun tak perlu dilihat sebagai sesuatu yang negatif, sebab itu hanya permasalahan bahasa saja.
"Ya, bos itu apa sih? Ya ibu juga bos, ayah juga bos. Kalau begitu, kalau atasan, iya dong ya kalau atasan kita. Kalau adik kita yang bukan bos. Ini soal bahasa saja," paparnya.
"Makanya jangan politisasi halal bihalal lah. Kan, kita tidak tahu istilah bicaranya, kalau kita curiga orang bertemu. Justru kalau tidak ada silaturahmi di negeri ini malah rusak," ujar Jazilul.
Demokrat Anggap Biasa
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai sejumlah menteri kabinet Prabowo yang bersilaturahmi dengan Jokowi merupakan hal wajar.
Sebab menurutnya, Jokowi memiliki pengalaman selama 10 tahun memimpin Republik Indonesia sehingga ilmu dan kebijaksanaannya bisa membantu memberi masukan dalam konteks pemerintahan yang kini dipimpin oleh Prabowo Subianto.
"Kami melihatnya kalau menteri-menteri masih ada yang suka mendatangi rumah Pak Jokowi, ya biasa saja. Yang suka mengunjungi rumah Pak SBY juga banyak kok," kata Herzaky saat menghadiri agenda diskusi yang digelar The Yudhoyono Institute bertajuk Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global di Jakarta, dikutip Antara, Minggu (13/4/2025).
Menurut dia, kunjungan menteri-menteri ke rumah Jokowi itu tidak bisa diartikan sebagai fenomena matahari kembar.
Herzaky yakin pertemuan menteri Kabinet Merah Putih dengan Jokowi itu sudah sepengetahuan Prabowo sebagai Presiden.
"Nah, itu semua pun dalam upaya dan juga bagian dari mengemban tugasnya sebagai menteri juga agar ada masukan-masukan yang bisa digunakan di lapangan," katanya.
Di samping itu, dia mengatakan bahwa silaturahmi menteri-menteri ke rumah Jokowi itu juga mencontoh Prabowo.
Bahkan, kata dia, Prabowo pun beberapa kali bertemu dan berdiskusi dengan Jokowi. Begitu pula dengan presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sejumlah menteri yang berkunjung ke Solo untuk menemui Jokowi pada momen Lebaran 2025 di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.
Ada pula, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
