Peluang Selamat Tinggal Oposisi imbas Pertemuan Prabowo-Megawati

Ilustrasi. Pakar mengungkap peluang efek pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (FOTO ANTARA/Nyoman Budhiana/pd/09)

FAKTA.COM, Jakarta - Pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai mempertegas pilihan Banteng buat berada di luar kabinet meski membantu di parlemen. Alarm bahaya buat demokrasi!

Pertemuan kedua tokoh itu terjadi di kediaman Mega di Jl. Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4/2025) malam, selama sekitar 1,5 jam.

Meski lebih banyak pertemuan empat mata, saat itu Prabowo juga tiba dengan didampingi sejumlah orang dekatnya, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR Ahmad Muzani, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya.

Sementara, Megawati didampingi oleh Menko Polkam Budi Gunawan dan beberapa kader.

"Ibu Megawati mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat," kara Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

"Karena itu jika dianggap perlu silahkan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," lanjutnya.

Juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan Prabowo dan Megawati dalam pertemuan itu berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi.

Terutama, jika menyangkut kepentingan-kepentingan strategis nasional dan internasional yang akan berdampak kepada nasib rakyat dan masa depan bangsa Indonesia.

Jika benar status PDIP masih status quo, komposisi partai di luar pemerintah (meski belum tentu oposisi terhadap kebijakan pemerintah) saat ini belum minoritas-minoritas amat.

Saat ini, partai tak punya wakil di kabinet itu adalah PDIP dengan 110 kursi dari total 580 kursi DPR (18,97 persen) dan Partai NasDem dengan 69 kursi DPR (11,9 persen).

Peluang koalisi

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar--yang adalah salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus --Nurul Arifin mengatakan peluang PDIP untuk masuk ke kabinet pemerintahan Prabowo saat ini terbuka lebar.

"Jika melihat historisnya, persahabatan kedua tokoh tersebut (Prabowo dan Mega, Red) sangat baik dan dekat. Pastinya peluang untuk ke kabinet terbuka lebar. Masalahnya, mau atau tidak Ibu Mega-nya," ungkap Nurul dalam pesan singkat kepada FAKTA, Kamis (9/4/2025).

Perwakilan koalisi Prabowo lainnya, yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron, menilai peluang bergabungnya PDIP ke koalisi merupakan otoritas dari Presiden Prabowo.

"Terkait apakah memang ada kemungkinan (PDIP, Red) merapat ke KIM Plus ke depannya, hal ini sepenuhnya menjadi otoritas Presiden Prabowo sebagai pemimpin koalisi," ujar dia, melalui pesan tertulis kepada FAKTA, Kamis (10/4/2025).

Menurut dia, pertemuan dua tokoh ini mestinya dilihat dari sudut pandang silaturahmi, terlebih karena terkait idulfitri dan upaya merawat persatuan antartokoh bangsa.

"Silaturahmi ini jangan selalu dipandang dalam perspektif dan langkah politik," ujar Herman.

Goodbye opisisi?

Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai pertemuan ini mengindikasikan sudah adanya kesepakatan atau deal politik yang signifikan.

"Deal. Pasti deal. Deal-nya apa? Kita enggak usah tahu kok, enggak usah kita pikirin. Tapi yang jelas, ini bagus buat pemerintahan," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).

Ia menduga salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah kemungkinan masuknya kader PDIP ke dalam kabinet Prabowo, serta kehadiran Prabowo dalam Kongres PDIP mendatang.

Indikasi deal politik ini juga tampak dari situasi pertemuan.

"Urgensi ini menunjukkan adanya opsi politik yang sedang dikembangkan, yang baru terungkap setelah foto pertemuan keduanya dirilis ke publik. Dilakukan malam hari, seperti tak bisa menunggu pagi," tutur Hensa, panggilan akrabnya.

Pertemuan Mega dan Prabowo dilakukan pada malam hari dan tanpa publikasi resmi sebelumnya. (dok. Istimewa)

Proses di balik kesepakatan pertemuan pun tampaknya memerlukan waktu yang cukup panjang. Ini diduga terkait isu hubungan Mega dengan mantan kader PDIP yang dipecat, Joko Widodo, dan jumlah menteri.

“Kelihatannya deal-nya agak lama dipikirkan, terutama soal hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Mungkin Ibu Mega bilang, ‘Pak Prabowo, urusan saya dengan Pak Jokowi itu urusan saya,’ dan Pak Prabowo setuju. Soal berapa menteri PDIP yang masuk kabinet atau jabatan lain, kita lihat nanti,” ucap Hensa.

Hensa pun memprediksi adanya pertemuan lanjutan, termasuk keterlibatan Jokowi, yang diduga sudah mengetahui isi dari pertemuan tersebut.

"Apakah [pertemuan ini] baik? Menurut saya baik. Apakah perlu dikritisi? Tetap harus dikritisi," tandas Hensa.

Sementara, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai pertemuan kedua tokoh ini menegaskan bentuk hubungan dua parpol tersebut. Yakni, kerja sama di parlemen meski tak ada kader di kabinet.

"Tanpa pertemuan formal Prabowo dan Megawati sekalipun, saya kira PDI-Perjuangan pasca-Pilpres 2024 sudah mendukung penuh kebijakan Prabowo," kata dia, , Rabu (9/4/2025) melansir Antara.

Buktinya adalah dukungan PDIP atas sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo, seperti kenaikan PPN menjadi 12 persen, program Makan Bergizi Gratis (MBG), revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI).

"Bahkan banyak sekali elite kunci PDI-Perjuangan yang menempati posisi penting di alat kelengkapan dewan," imbuh Adi.

Soal apakah PDIP bakal resmi bergabung dengan pemerintah dengan menempatkan kader mereka di kabinet atau tidak, Adi mengaku itu susah ditebak.

Kalau melihat kecenderungannya, dia menilai PDIP masih pada posisi seperti saat ini; tidak ada menteri di kabinet, tetapi di DPR kerja sama.

Namun, Adi mengingatkan pentingnya oposisi yang sehat, termasuk di parlemen, agar mampu bersuara kritis terhadap kebijakan pemerintah yang kontroversial.

"Tentu setelah semua kekuatan politik menjadi bagian kekuasaan, bisa dipastikan pembangunan demokrasi dalam konteks adanya oposisi yang sehat nasibnya wasalam," tutup dia.