Prabowo Akhirnya Respons Rangkaian Demo, Sindir Bayaran dan Kepentingan Asing

Demonstran penolak RUU TNI merobohkan pagar Gedung DPR, 20 Maret 2025. (Fakta.com/Hendri Agung)

FAKTA.COM, Jakarta - Sempat bungkam ketika rangkaian demonstrasi besar meletus, Presiden Prabowo Subianto merespons demo itu sambil menyindir masalah kerusuhan, bayaran, hingga kepentingan asing.

Hal itu terungkap dalam wawancaranya bersama tujuh jurnalis di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (6/4/2025), dan disiarkan di TVRI, Senin (7/4/2025) malam.

"Masalah demo adalah biasa dalam negara sebesar kita. Kan kita sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemo itu dijamin oleh UUD; hak berkumpul, hak berserikat. Itu menurut saya biasa," ujarnya, menjawab salah satu pertanyaan jurnalis.

"Kalau ada abusive, ya kita harus investigasi, proses secara hukum," lanjutnya.

Selama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, setidaknya ada dua rangkaian demo besar terjadi di Jakarta dan berbagai wilayah Indonesia lainnya.

Pertama, Demo Indonesia Gelap yang digelar selama sepekan di pertengahan Februari 2025. Demo yang berpusat di Patung Kuda, Jakarta, ini menolak kebijakan efisiensi anggaran, mempertanyakan Danantara, mengkritik keras ulah oknum-oknum polisi, mendorong evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga menolak RUU Minerba.

Di demo ini, pembakaran ban, pelemparan petasan dilakukan.

Kedua, demo menolak RUU TNI, dengan puncaknya yang juga berlangsung sekitar sepekan mulai 19 Maret. Para demonstran yang memusatkan aksi di depan Gedung DPR menolak perluasan jabatan militer aktif di ranah sipil yang dikhawatirkan akan mengembalikan dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru.

Pada demo kali ini, pembakaran hingga penjebolan pagar Gedung DPR terjadi.

Presiden pun menyorot setidaknya empat masalah dalam kasus demonstrasi ini. Pertama, kekerasan dalam demonstrasi.

"Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai tidak mau menyulut kerusuhan. Kalau bakar-bakar ban itu bukan damai," cetus Prabowo.

"Demo enggak usah merusak, enggak usah merusak pagar, terminal bis. Ini kan uang rakyat. Boleh demo di kampus, tapi jangan merusak fakultas. Ini uang rakyat."

"Demo itu hak, tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat," cetus dia, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Kedua, dugaan massa demonstran bayaran.

"Coba perhatikan secara objektif dan jujur. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong."

"Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo, katanya, dana pendidikan akan dikurangi, jadi harus objektif. Kita juga bukan anak kecil," sambung Prabowo.

Ketiga, dugaan kepentingan asing. Prabowo menyinggung data-data pasca-pembubaran Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID) oleh Presiden AS Donald Trump.

"Dalam pengelolaan negara kita harus waspada, apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba?" cetusnya.

"Ini berlaku lazim. Data-data keluar sekarang. Pemerintah Trump membubarkan USAID dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana. Bahkan ya itu, keluar semua. It's a public knowledge."

Menurut data dari ForeignAssistance.gov, USAID memang memiliki mitra LSM di Indonesia seperti Kemitraan dan The Asia Foundation. Namun, mitranya juga berasal dari pemerintah, seperti dana besar buat rekonstruksi dan pemulihan pascatsunami, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Keempat, masalah penyalahgunaan wewenang aparat. Prabowo menyatakan pada dasarnya pemerintah tak berniat buat menekan demonstran.

"Saya paham dan saya tahu setiap institusi ada yang tidak beres. Organisasi yang besar, ya kan, pasti ada yang namanya manusia kadang-kadang, anak muda, emosi, panas dan sebagainya," urai dia.

"Tapi enggak ada niat dari pemerentah untuk meneken, enggak ada, untuk apa? Kita mau kerja untuk rakyat," tandas Prabowo.