Demo Tolak RUU TNI Dibubarkan Aparat, Massa Berhamburan Hingga Mall Spark
Aparat membubarkan demo tolak RUU TNI di sekitar Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/3/2025). (Fakta.com/Dewi Yugi Arti)
FAKTA.COM, Jakarta - Demonstran penolak Revisi Undang-Undang (UU) TNI mulai dibubarkan aparat dari sekitar Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/3/2025) malam. Pengejaran dilakukan terhadap sisa pedemo.
Menurut poster yang beredar di media sosial X dan akun @barengwarga, aksi tolak RUU TNI seharusnya dimulai pada pukul 13.30 WIB dengan titik kumpul di depan Gedung DPR RI.
Berdasarkan pantauan FAKTA di gerbang depan Gedung DPR RI, sejumlah massa aksi mulai berdatangan sekitar pukul 15.15 WIB.
Pada aksi kali ini, berdasarkan pantauan FAKTA di lokasi, sebagian besar massa aksi menenakan pakaian berwarna hitam. Hal ini berbeda dengan aksi tolak RUU TNI pekan lalu dengan banyak di antara mereka mengenaian jas almamater dari kampusnya masing-masing.
Terdapat massa aksi yang berasal dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Universitas Indonesia (UI), hingga para fans Korean Pop yakni NCTZen.
Beberapa massa aksi datang dengan menggunakan minibus dan berjalan kaki.Dua mobil ambulans dari NCTzen Humanity pun sudah terparkir di pinggir Jalan Gatot Subroto di depan gerbang depan Gedung DPR RI. Namun, kedua ambulans itu akhirnya dipindahkan karena ditegur oleh pihak kepolisian.
Demo tolak RUU TNI
Demo tolak RUU TNI di sekitar DPR dibubarkan aparat, Jakarta, Kamis (27/3/2025). (Fakta.com/Dewi Yugi Arti)
Usai melakukan beragam aksi, mulai dari yang soft seperti berorasi hingga yang agak hard seperti menyerbu pos polisi di dalam kompleks Gedung DPR dengan petasan/kembang api serta sebagiannya merusak CCTV, massa aksi mulai dibubarkan usai magrib.
Sekitar pukul 18.30 WIB, pasukan Korps Brimob keluar ke lokasi aksi dengan mobil yang dilengkapi tembakan water cannon.
Berbeda dengan aksi sebelumnya, kali ini pemukulan mundur berjalan secara tidak terkoordinasi.
Mobil water cannon dan pasukan berjalan lebih cepat. Massa aksi ketakutan terkena kekerasan fisik dan penangkapan aparat. Demonstran pun berjalan cepat menjauh dari kejaran polisi.
Demo tolak RUU TNI
Aparat membubarkan demo tolak RUU TNI di sekitar Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/3/2025). (Fakta.com/Dewi Yugi Arti)
Penulis dan tiga jurnalis lain mencari tempat aman di bawah atau kolong flyover yang berada di Jl. Gerbang Pemuda. Segerombol pasukan aparat pun menghampiri kami.
Takut dikira massa aksi, kami pun melindungi diri dengan mengatakan kepada aparat bahwa kami dari pers.
"Kami dari pers!" sembari menunjukkan kartu ID pers. Aparat pun beranjak pergi.
Water cannon juga tampak ditembakan ke segala arah, termasuk ke sisi trotoar. Hal ini tidak dilakukan pada pembubaran mundur aksi sebelumnya yang hanya masih berada di jalur Jl. Gatot Subroto.
Massa aksi kali ini dipukul mundur hingga kurang lebih 1 kilometer hingga ke dekat mall Senayan Park (Spark) yang berada di Jl. Gerbang Pemuda.
Demo tolak RUU TNI
Aparat mengejar massa demo tolak RUU TNI hingga sekitar Spark, Jakarta, Kamis (27/3/2025). (Fakta.com/Dewi Yugi Arti)
Klaim humanis
Dalam pengamanan aksi demo ini, 1.824 personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait, dikerahkan.
“Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari Mahasiswa dan beberapa Aliansi, kami melibatkan 1.824 personel gabungan,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan resminya, Kamis (27/3/2025).
Susatyo menegaskan seluruh personel yang bertugas tidak dibekali senjata api dan akan mengedepankan pendekatan humanis dalam pengamanan.
“Personel yang terlibat tidak ada yang membawa senjata. Kami mengutamakan pendekatan persuasif, negosiasi, dan pelayanan yang humanis,” ujarnya.
Rebut dari oligarki
Koordinator aksi kali dari perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Bagus Wisnu, mengatakan pengesahan revisi UU TNI merupakan puncak dari kebijakan otoriter sejak rezim Orde Baru Presiden Soeharto Runtuh.
"Puncak dari kebijakan otoriter ini adalah pengesahan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025, yang semakin mengokohkan keterlibatan militer dalam urusan sipil," kata Bagus dalam orasinya di depan massa aksi.
Satu-satunya jalan bagi perubahan ekonomi-politik yang transformatif, ujar Bagus, adalah bersatunya semua elemen masyarakat untuk merebut kekuasaan dari oligarki.
"Kita harus membangun gerakan yang terorganisir dan berkelanjutan untuk menghancurkan sistem kapitalisme yang melanggengkan kesengsaraan," tutur Bagus dengan semangat.
Ia mengatakan eskalasi perlawanan rakyat semakin meningkat terutama dalam menuntut pencabutan UU TNI yang baru. Ia mengatakan bahwa setiap demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini terkait penolakan UU TNI baru selalu mendapat represi dari aparat.
Bagus menegaskan bahwa dalam sistem kapitalisme kekuasaan tidak akan pernah berpihak kepada rakyat tertindas.
Dalam bagian akhir orasinya tersebut ia menyerukan, "CABUT UU TNI! Tolak Militerisme! Lawan Kapitalisme! Ganyang Oligarki!" (Fakta.com/Dewi Yugi Arti)