RUU TNI Disahkan Hari ini, Demo Besar Mahasiswa dan Uji Materi Menanti

Mahasiswa Trisakti membawa Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dari mobilnya di gerbang belakang Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). (Fakta.com/Dewi Yugi Arti)

FAKTA.COM, Jakarta - Rapat Paripurna DPR dengan agenda pengesahan Revisi Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) digelar hari ini, Kamis (20/3/2025).

Mahasiswa pun mengancam akan mengerahkan massa lebih besar dan para tokoh bersiap mengajukan uji materi jika perundangan 'Dwifungsi ABRI' itu disahkan.

Berdasarkan dokumen undangan yang diterima FAKTA, DPR  akan menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025  pada Kamis (20/3/2025) pukul 09.30 WIB.

Undangan Rapat Paripurna DPR, hari ini. (dok. Istimewa)

Agenda pertama adalah Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Agenda lainnya antara lain ialah Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap 10 RUU tentang Kabupaten/Kota, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia, dan pengambilan keputusan atas Laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR terhadap Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR 2026.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono juga sebelumnya membuka kemungkinan Rapat Paripurna pengesahan RUU TNI itu dilaksanakan pada Kamis (20/3/2025).

"Hasil rapat kemarin, itu sudah diputuskan di tahap I, jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap II yaitu akan dibacakan di paripurna, yang insya Allah dijadwalkan besok,” kata dia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

RUU TNI itu menjadi sorotan publik lantaran berpotensi mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru.

Menurut penjelasan Komisi I DPR dan juga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, perubahan UU tersebut mencakup penambahan jabatan buat militer aktif di instansi sipil dari sebelumnya sepuluh menjadi 15 kementerian/lembaga, penambahan bidang Operasi Militer Selain Perang (OMSP), hingga menambah panjang usia pensiun, terutama buat para jenderal.

Respons keras mahasiswa

Kemarin, Rabu (19/3/2025) sore, ratusan mahasiswa Universitas Trisakti, bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)--yang sering dikaitkan dengan PDIP, menggelar aksi demonstrasi menolak RUU TNI di Gerbang Pancasila, gerbang belakang Kompleks Parlemen.

Mereka sempat memaksa turun Supratman Andi Agtas dan Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP Vita Ervina dari mobilnya dan mengajak mereka berdiskusi soal RUU TNI.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Faiz Nabawi Mulya menyatakan sikap bahwa pihaknya tidak pada posisi untuk bernegosiasi di Gedung DPR. Intinya mereka tetap menolak RUU TNI.

"Kalau misalkan DPR masih tetep keukeuh untuk memparipurnakan kedua revisi UU TNI, maka di hari itu juga kami akan membawa jumlah massa yang lebih banyak dari hari ini," cetus dia, di depan Supratman dan Vita.

"Oke, saya sampaikan," timpal Menteri Hukum.

"Bahwa gerbang ini (Gerbang Pancasila, Red) pernah rubuh karena kita," lanjut Faiz, merujuk pada aksi demo mahasiswa Trisakti saat menolak RUU Pilkada di Agustus 2024.

Uji materi ke MK

Terpisah, tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa Alissa Wahid mengungkap peluang pihaknya mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika RUU TNI itu disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR terdekat.

"Tindakan lebih lanjut [jika RUU TNI disahkan] tentu saja kita akan melakukan lobi-lobi seperti proses-proses selama ini. Jadi, melakukan pendekatan kepada para pembuat kebijakan itu sendiri, kepada partai politik, dan juga kepada pihak-pihak yang lain," ujar dia, ditemui Selasa (18/3/2025).

"Tapi terutama mengajukan judicial review," imbuh Alissa, yang yang juga menjabat Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Kesejahteraan Rakyat itu.

Ia pun menghargai gerakan mahasiswa yang berencana akan melakukan demonstrasi menolak RUU TNI.

"Kalau [penolakan terhadap RUU TNI] itu bisa dilaksanakan melalui acara seperti ini (konferensi pers pernyataan sikap, Red), atau melalui pernyataan sikap tertulis, atau melalui demonstrasi, itu semua adalah hak menyatakan pendapat," tutur putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu. (Fakta.com/Dhia Oktoriza)