Beda Sikap PDIP Soal RUU TNI, Lain Dulu Lain Sekarang
Ketua DPR Puan Maharani mengklaim kehadiran PDIP di Panja untuk meluruskan RUU TNI, Jakarta, Senin (17/3/2025). (Fakta.com/Dewi Yugi Arti)
FAKTA.COM, Jakarta - PDIP, lewat Ketua Umum-nya Megawati Soekarnoputri, sempat menolak Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di 2024. Kini, kondisinya berubah 180 derajat dengan alasan "meluruskan."
Pada 13 Februari 2025, Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 dikirim ke DPR. Isinya, pengusulan pembahasan RUU TNI dalam Prolegnas Prioritas 2025.
Pada Selasa (18/2/2025), Rapat Paripurna DPR menyepakati masuknya RUU TNI ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.
Dikutip dari situs DPR, Komisi I DPR menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, saat memimpin rapat, di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (11/3/2025), mengungkap Panja terdiri dari 18 orang yang berasal dari berbagai fraksi.
Yakni Fraksi PDI-P (4 orang), Fraksi Partai Golkar (3 orang), Fraksi Partai Gerindra (3 orang), Fraksi Partai NasDem (2 orang), Fraksi PKB (1 orang), Fraksi PKS (1 orang), Fraksi PAN (2 orang), dan Fraksi Partai Demokrat (1 orang).
Utut sendiri menjabat Ketua Panja RUU TNI sekaligus Ketua Fraksi PDIP di DPR.
"Saya juga sudah berkali-kali bicarakan, justru [Panja RUU] ini melimitasi," dalih Utut, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Daftar Anggota Panja RUU TNI yang tersebar di medsos. (X.com)
Pernyataan lama Mega
Pada tahun lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat menyatakan menolak rencana revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI yang diusulkan oleh DPR.
Ia berkali-kali menekankan untuk melihat kembali Ketetapan (TAP) MPR Nomor VI/MPR/2020 yang telah mencabut dwifungsi ABRI melalui pemisahan TNI dan Polri.
"Kalau saya ngomong gini, Ibu Mega enggak setuju [RUU TNI-Polri], ya enggak setuju, lah," cetus dia, dalam pidatonya di Mukernas Perindo, di Jakarta, Selasa (30/7/2024), melansir Antara.
"Lho kok enggak dilihat sumbernya. Itu TAP MPR lho. Yang namanya ketika jadi satu (TNI dan Polri, Red), saya yang memisahkan, Presiden lho," lanjut dia.
Terlebih, ada tujuan menyetarakan sejumlah pengaturan di TNI-Polri, termasuk soal usia.
"TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa. mbok enggak usah deh, di-ini-ini dulu," kata Megawati saat berpidato pada Mukernas Partai Perindo di Jakarta, Selasa.
Megawati menyampaikan penolakan terhadap RUU TNI tahun lalu. (Fakta.com/Dewi Yugi Arti)
Respons Puan
Menanggapi perbedaan sikap PDIP dulu dan kini, Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani berdalih pada tahun lalu PDIP belum membahas RUU TNI bersama pemerintah.
"Ya itu kan sebelum kita bahas bersama dan hasilnya seperti apa. Tadi kan di konferesi pers sudah disebarkan hasil dari panjanya yang akan diputuskan," ungkap Puan saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).
"Jadi silakan dilihat hasil Panjanya, tadi kan teman-teman juga sudah mendapatkan hasil dari panjanya yang akan kita putuskan bersama," imbuhnya.
Puan mengklaim kehadiran PDIP dalam pembahasan RUU TNI justru untuk meluruskan hal-hal yang sebelumnya tidak sesuai dalam RUU TNI.
"Kehadiran PDI justru untuk meluruskan, jika kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kemudian kami anggap itu tidak sesuai," tutur Puan.
Puan pun menegaskan tidak ada hal yang melanggar dalam draf RUU TNI yang telah dipersiapkan oleh DPR dan pemerintah. Ia juga merasa DPR sudah melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembahasan RUU TNI.
"Kan tadi sudah ada konferensi pers bahwa ada tiga pasal yang sebenarnya sudah dibahas, sudah mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat, dan tidak ada hal pelanggaran."
"Sudah tidak ada hal yang kemudian, apa namanya, melanggar hal-hal yang dicurigai, [yang] akan kemudian membuat hal-hal yang ke depannya itu tercederai," pungkas Puan.
