Di Balik Ide Partai Super Tbk Jokowi, PDIP Lempar Kritik PSI
Presiden Joko Widodo di acara Rapat Umum Relawan Jokowi, di Bogor, Sabtu (4/8/2018). (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)
Fakta.com, Jakarta - Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan wacana pembentukan Partai Super Tbk. Ide tersebut disambut beragam reaksi dari sejumlah elite parpol, termasuk PDI Perjuangan yang telah membesarkan Jokowi.
Wacana Partai Super Tbk itu disampaikan Jokowi dalam wawancara bersama Najwa Shihab. Mulanya, Najwa bertanya mengenai peluang Jokowi bergabung dengan partai politik lagi setelah dipecat dari PDIP.
Jokowi pun mengaku belum terpikirkan untuk bergabung dengan parpol mana pun, kendati beberapa partai meliriknya. Namun, dia justru menyinggung konsep partai politik baru.
Saat ditanya lebih lanjut maksud partai perseorangan, Jokowi menyebut gagasan itu masih perlu dimatangkan.
"Keinginan kita ada sebuah partai politik yang super Tbk. Artinya dimiliki oleh seluruh anggota," ungkap Jokowi, sebagaimana dikutip dari video di kanal YouTube Najwa Shihab yang tayang pada Selasa (11/2/2025).
Sementara itu, dalam unggahan di akun Instagram resmi PSI, Jokowi menjelaskan bahwa Partai Super Tbk yang dimaksud yaitu partai terbuka, dengan pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya.
“Itu betul-betul partai milik bersama. Kalau semua partai menjadi Tbk kan bagus. Partai modern,” kata Jokowi dikutip dari akun psi_id, Rabu (5/3/2025).
Gagasan pembentukan partai ini juga telah disampaikan Jokowi kepada relawan-relawan. Ide tersebut, kata Jokowi, bahkan sudah diakomodir oleh PSI.
“Ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodir oleh PSI yang kurang lebih menurut saya konsepnya hampir-hampir mirip tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI,” kata Jokowi.
PDIP Sebut Ide Jokowi untuk Kritik PSI
Juru bicara PDIP, Guntur Romli, mengomentari upaya Jokowi untuk membentuk Partai Super Tbk adalah untuk mengkritik otoritarianisme PSI. Sebab, PSI masih memiliki Dewan Pembina yang kekuasaannya berada di atas jabatan Ketua Umum PSI saat ini, Kaesang Pangarep, putra bungsu dari Jokowi.
"Meskipun Kaesang Pangarep, sudah menjabat sebagai Ketua Umum PSI, namun menurut AD/ART PSI, kewenangan ketua umum masih berada di bawah kekuaasaan Dewan Pembina PSI. Dalam AD/ART PSI Pasal 14 Struktur Partai Ayat (1) disebutkan 'Dewan Pembina sebagai Pemegang Otoritas Tertinggi Partai'. Saat ini Dewan Pembina PSI diketuai oleh Jeffrie Geovanie dan sekretarisnya, Raja Juli Antoni, yang sekaligus menjabat Sekretaris Jenderal DPP dan Menteri Kehutanan. Artinya dua orang inilah pemegang kekuasaan mutlak di PSI," jelas Guntur saat dihubungi Fakta.com pada Jumat (7/3/2025).
Sehingga dengan demikian, Jeffrie Geovanie adalah pemilik sesungguhnya PSI, bukan Kaesang. Bahkan, kata dia, Pasal 16 AD/ART PSI menyebutkan bahwa Dewan Pembina PSI memiliki kewenangan yang absolut dan tak terbatas.
Oleh karena itu, jabatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI menurutnya, tidak punya arti apa-apa karena di bawah bayang-bayang dan di bawah kendali Dewan Pembina PSI.
Guntur menambahkan, sewaktu-waktu jabatan Ketua Umum PSI bisa digantikan oleh Dewan Pembina PSI seperti dalam Bab IV Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Pasal 13 Wewenang Dewan Pembina Ayat (3) AD/ART PSI yang menyatakan bahwa wewenang Dewan Pembina PSI salah satunya adalah mengesahkan dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat.
"Maka kritik Jokowi soal Super Tbk sebenarnya adalah kritik yang keras terhadap struktur kepemimpinan dan kepemilikan yang ada di PSI, bahwa PSI dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina, tidak dipimpin oleh ketua umum, juga usulan Jokowi soal 'Super Tbk' adalah upaya untuk melindungi dan mendukung anaknya Kaesang Pangarep yang menjabat Ketua Umum PSI tapi masih dalam bayang-bayang dan kendali Dewan Pembina PSI," terang Guntur yang merupakan mantan politikus PSI.
Dia mengatakan Jokowi mengibaratkan PSI saat ini sebagai perseroan terbatas (PT) yang dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina, sehingga apabila hendak menjadi Super Tbk, akan ada investor yang memiliki saham mayoritas di PSI. Guntur menjelaskan, Jokowi sedang menyindir apakah anaknya, Kaesang, berkemungkinan untuk menjadi investor yang memiliki saham mayoritas di PSI, sebab jabatannya saat ini sebagai Ketua Umum PSI.
"Inilah cara pandang perusahaan yang dipakai untuk melihat partai," kata Guntur.
PSI Perorangan Wujud Keinginan Jokowi
Saat ini, bendera PSI yang baru, yakni PSI Perorangan, banyak dipasang di sepanjang jalan. Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai konsep PSI Perorangan ini sebagai bagian dari strategi politik yang bertujuan menarik simpati publik dan memperkuat eksistensinya di panggung politik nasional.
"Dengan model keterbukaan yang diusung, PSI memiliki potensi untuk terus berkembang dan menjadi pelopor dalam perubahan sistem kepartaian di Indonesia," tutur Efriza pada Minggu (9/3/2025), sebagaimana dikutip dari Antara pada Senin (10/3/2025).
Efriza juga menilai langkah tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan keinginan Jokowi dalam membangun Partai Super Tbk (terbuka). Menurutnya, langkah ini pun menunjukkan upaya PSI untuk membangun sistem yang lebih modern dan responsif terhadap tuntutan demokrasi.
Efriza menambahkan, PSI memiliki cukup alasan untuk merealisasikan keinginan Jokowi, mengingat Jokowi telah menjadi kiblat dari PSI.
"PSI memang partai yang ber-'kiblat' terhadap Jokowi, jadi apapun ide dari Jokowi akan coba diwujudkannya, termasuk ide pemilihan ketua umum melalui anggotanya," kata Efriza.
Golkar dan PKB Respons Wacana Jokowi
Elite Partai Golkar dan PKB ikut menanggapi wacana Jokowi terkait Partai Super Tbk. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, menilai rencana mantan kader PDIP itu sah-sah saja.
"Silakan saja, (pembentukan partai baru) ini baik, tapi harus sesuai dengan peraturan undang-undang," ujar Adies saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).
Adies memandang perlu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mendirikan partai, salah satunya terkait model partainya.
"Mau terbuka, tertutup. Mereka pendirinya mau seperti apa arah partainya," ucap Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir (kiri) dan Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. (Fakta.com/Dewi Yugi Arti)
Sebelumnya, Jokowi sempat digadang-gadang akan merapat ke Partai Golkar sebelum muncul wacana mendirikan partai sendiri. Adies pun mengatakan pintu partainya terbuka untuk siapa pun, termasuk Jokowi.
"Kalau mau bergabung, monggo. Kalau enggak, enggak apa-apa. Yang penting Golkar bekerja untuk rakyat," tuturnya.
Tbk, Memangnya Perusahaan?
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menanggapi wacana pembentukan Partai Super Tbk ini dengan berseloroh bahwa partai politik bukan perusahaan.
"Tadi kan sudah dijawab Pak Adies. Kalau dari kita ya orang mau bikin partai silakan aja sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Misalkan sekarang membuat partai, tapi polanya bukan pola undang-undang di kita. Kan, ada wacananya menggabungkan seperti Tbk. Ini kan (parpol) bukan perusahaan," ungkap Cucun saat ditemui awak media seusai rapat paripurna.
Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat itu mempersilakan jika ada kajian ke depannya terkait gagasan partai tersebut. Namun, menurut Cucun, hal itu bukanlah ranah PKB.
"Ya silakan bukan kita (PKB yang kaji, Red). Kalau kita sudah punya partai, ngapain kaji. Yang mau bikin partai ya suruh kaji," cetusnya.