Viral Rombongan Kader PSI di Tim FOLU Net Sink Kemenhut saat Badai Efisiensi
Ilustrasi. Tim FOLU Net Sink 2030 Kemenhut dipenuhi kader-kader PSI. (dok. situs KemenLHK)
FAKTA.COM, Jakarta - Kader-kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terdeteksi masuk tim FOLU Sink Net 2030 atas persetujuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga merupakan Sekretaris Jenderal PSI.
Kasus ini terungkap berkat keuletan warganet dalam menemukan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 32 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 234 Tahun 2024, tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, terbit 31 Januari 2025.
Salah satu yang banyak menuai respons adalah unggahan akun X @barengwarga yang mendapat 1 juta views, 7.400-an likes dan 382 komentar.
Yang bikin marah:
— Bareng Warga - #IndonesiaGelap (@barengwarga) March 6, 2025
1. Isinya buat bagi bagi jatah kader PSI Yang belom tentu kompeten dibidangnya.
2. Gaji fantastis pake duit rakyat disaat banyak yg kedampak efesienshit.
3. Belom tentu organisasinya jelas dan outputnya bener karena isinya gerombolan orang partai.
4. Yang… pic.twitter.com/rckr3uiEnm
Akun ini menggarisbawahi sejumlah hal "yang bikin marah" dari SK ini. Dua di antaranya adalah soal bagi-bagi jatah kader PSI yang belum tentu kompeten di bidangnya, dan mereka mendapat gaji fantastis di saat banyak yang terdampak efisiensi APBN.
Diketahui, efisiensi APBN yang menerpa hampir semua kementerian lembaga membuat terutama honorer dipangkas dan pengangkatan CPNS 2024 tertunda hingga 5 Oktober 2025. Itu belum efek PHK sektor swasta yang per Januari 2025 mencapai 3.325 orang.
Dalam SK tersebut, ada beberapa nama kader PSI yang tampak. Di antaranya adalah:
1. Dewan Penasihat Ahli Andy Budiman, yang merupakan Wakil Ketua Umum PSI.
2. Anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari yang merupakan Juru Bicara PSI Kokok Dirgantoro.
3. Staf Kesekretariatan Bidang Endika Fitra Wijaya, yang di profil LinkedIn-nya tertulis sebagai bagian dari "Long-Term Project in digital strategy for political campaign with Partai Solidaritas Indonesia (PSI) focused in Social Media Platform.
4. Anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut Yus Ariyanto, yang merupakan eks Caleg DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI dari PSI.
5. Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Danik Eka Rahmawanty, yang merupakan Wakil Sekjen PSI.
6. Anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Suci Mayang Sari, yang merupakan Bendahara Umum DPP PSI.
7. Penanggung jawab/Pengarah Raja Juli Antoni, yang juga Sekjen PSI dan Menhut.
Dalam SK tersebut, Penanggung jawab/Pengarah mendapat honor Rp50 juta, Dewan Penasihet Rp25 juta, Anggota Rp20 juta, dan staf kesekretariatan Rp8 juta.
Apa itu FOLU Net Sink?
Mengutip situs resminya, FOLU Net Sink 2030 merupakan program dengan misi membuat hutan dengan tingkat serapan karbon lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030.
Bentuk kegiatannya berupa aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan.
Sektor FOLU diproyeksikan akan berkontribusi hampir 60 persen dari total target penurunan emisi GRK yang ingin diraih oleh Indonesia melalui upaya sendiri (skenario CM1).
Respons PSI
Menanggapi beredarnya salinan SK tersebut, Raja Juli Antoni mengakui dokumen yang beredar di masyarakat adalah benar dan otentik dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.
“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ungkapnya, mengutip siaran pers resmi Kemenhut.
Menurutnya, revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. Ia juga menjelaskan OMO terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dapat membantu Kementerian untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
Raja Juli menekankan "pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN.”
Menhut Raja Juli diduga bagi-bagi kursi buat kadernya di Kemenhut. (Fakta.Com/Dewi Yugi Arti)
Kemarahan netizen
Warganet pun murka. Meski anggaran program ini berasal dari Norwegia, nepotisme dipertunjukkan terlalu vulgar.
"Seluruh netizen harus rame2 tekan kedua negara donor @UKinIndonesia @NorwayAmbIndo untuk mengkaji ulang pendanaan mereka," kicau akun @samuelpab.
Akun @HettyPraba menyebut manfaat program ini tak akan maksimal karena, "Duitnya akan untuk politisi2 penjilat ini, bukan untuk reforestasi atau penataan ulang lahan gambut."
"Walopun itu uang Norwegia atau uang gaib sekalipun tapi modelan rekrut temen se partai itu kan Nepo sekali. Padahal katanya Partai anak muda tp kelakuan boomers gini," cetus warganet @nk_ilham.