Indonesia Jadi Negara Demokrasi Tercacat Akibat Dinasti Politik

Berdasarkan penelitian EIU, Indonesia termasuk negara dengan demokrasi tercacat. (Fakta.com)

Fakta.com, Jakarta - The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis hasil indeks demokrasi negara-negara di dunia pada tahun 2024. Berdasarkan penelitian EIU, Indonesia termasuk negara dengan demokrasi tercacat. 

Indonesia sendiri berada di peringkat ke-59 dalam indeks demokrasi dunia, serta berada di peringkat ke-11 dalam indeks demokrasi regional kawasan Asia dan Australasia.

Selain Indonesia, India juga menjadi negara lain yang memiliki demokrasi yang cacat. Namun, peringkat India masih sedikit lebih baik dibandingkan dengan Indonesia, sebab India masih berada di peringkat ke-41 dalam indeks demokrasi dunia. 

Adapun, negara dengan demokrasi penuh dicapai oleh Australia (peringkat ke-11) dan Jepang (peringkat ke-16).

Komponen yang menjadi penilaian bagi EIU sendiri terdiri dari proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. 

Komponen proses pemilu dan pluralisme digunakan untuk mengukur seberapa bebas dan adil pemilu yang diadakan di suatu negara, komponen fungsi pemerintahan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan transparansi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya, komponen partisipasi politik digunakan untuk menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik, seperti pemungutan suara dan aktivisme politik, komponen budaya politik digunakan untuk menganalisis nilai-nilai dan keyakinan masyarakat terhadap demokrasi, serta komponen kebebasan sipil digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara dan berkumpul dihormati.

Penelitian ini menggunakan berbagai indikator berbasis data, termasuk hasil survei dari World Values Survey dan sumber lainnya, serta analisis oleh para ahli politik. 

Hasilnya dikonversi menjadi skor numerik dalam skala 0-10 untuk setiap kategori, yang kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan negara sebagai demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, atau rezim otoriter.

Indonesia sendiri mendapatkan skor 7.92 untuk komponen proses pemilu dan pluralisme, kemudian skor 6.79 untuk komponen fungsi pemerintahan, skor 7.22 untuk komponen partisipasi politik, skor 5.00 untuk budaya politik, dan skor 5.29 untuk kebebasan sipil, dengan klasifikasi sebagai negara dengan demokrasi cacat.

The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis hasil indeks demokrasi negara-negara di dunia pada tahun 2024. (Fakta.com/Dewi Yugi)

Demokrasi Indonesia yang terus-menerus mengalami penurunan ini terjadi akibat tindakan mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo yang ikut berkampanye di sejumlah daerah, sehingga dinilai mencederai demokrasi. 

Aksi Presiden dan mantan Presiden yang ikut berkampanye dinilai melukai integritas pemilu. Hal itu berdampak pada kemunduran demokrasi di Indonesia. Tak ubahnya Pilpres 2024, Pilkada 2024 disebut yang paling buruk ditambah dinasti politik yang merajalela. Terlebih, skor terendah Indonesia berada pada komponen budaya politik dan kebebasan sipil. 

Dalam diskusi publik dengan tema ”Dinamika Politik Keamanan Jelang Pilkada dan Bayang-bayang Jokowi dalam Rezim Prabowo” yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis di Jakarta, Senin (25/11/2024), Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengungkapkan tindakan Joko Widodo sebagai mantan Presiden secara terbuka ikut mendukung pasangan calon tertentu di Jakarta dan Jawa Tengah menunjukkan kemerosotan demokrasi itu sendiri. Padahal, sebelumnya saat masih menjabat presiden, ia mengaku netral meski anaknya maju dalam Pilpres 2024.

”Dinasti politik dianggap punya basis legitimasi karena logika hukumnya yang penting terpilih, tidak ada basis argumen hukum dan politik sosiologisnya bahwa dinasti itu bukan lagi sesuatu yang keliru,” ungkap Ray, sebagaimana dilansir dari Harian Kompas pada Jumat (7/3/2025).

Jokowi dan Prabowo Sepakat Tak Peduli Dinasti Politik

Jokowi pada 2023 lalu pun pernah menanggapi tudingan terkait dinasti politik yang belakangan disematkan sejumlah pihak kepada keluarganya. 

“Ya itu kan masyarakat yang menilai,” kata Joko Widodo setelah menghadiri acara Investor's Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa (24/10/2023) lalu, dikutip dari Antara pada Jumat (7/3/2025).

Jokowi menekankan bahwa dalam kontestasi pemilu masyarakat menjadi pemegang kendali yang menentukan siapa calon yang akan terpilih.

“Dalam pemilihan pun baik di pilkada, pemilihan walikota, pemilihan bupati pemilihan gubernur, pemilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elite, bukan partai, itulah demokrasi,” jelasnya ringan.

Padahal, saat itu, istilah dinasti politik kerap disematkan kepada keluarga Joko Widodo, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuka jalan bagi putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. 

Putusan MK itu dinilai memiliki konflik kepentingan, karena Ketua MK Anwar Usman merupakan adik ipar Joko Widodo, hingga akhirnya Jokowi dituding ingin membangun dinasti politik dengan melanggengkan kekuasaan keluarganya.

Sementara itu, Prabowo menyatakan bahwa dinasti politik merupakan hal yang biasa.

"Jadi, berkali-kali ini untuk pendidikan bangsa, dinasti politik itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau kita jujur, Anda lihat di semua partai, termasuk PDIP, ada dinasti politik dan itu tidak negatif," kata Prabowo seusai acara deklarasi dukungan oleh PSI di Jakarta Theatre, Jakarta, Selasa (24/10/2025) lalu, saat ia mencalonkan diri sebagai Presiden, sebagaimana dilansir dari Antara pada Jumat (7/3/2025).

Hal ini disampaikan Prabowo untuk menanggapi banyaknya kritik yang ditujukan kepada pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, yang dianggap merepresentasikan dinasti politik keluarga Jokowi.

Bahkan, Prabowo mengaku selalu bangga mengatakan bahwa dirinya adalah putra dari Soemitro Djojohadikoesoemo, ekonom dan politikus Indonesia. Prabowo juga bangga pada kakeknya, Margono Djojohadikoesoemo, pendiri Bank Negara Indonesia.

“Saya dari dinasti politik, saya putranya Soemitro Djojohadikoesoemo, saya cucunya Margono Djojohadikoesoemo. Kami dinasti dalam arti keluarga, kami selalu berjuang untuk rakyat," ujar Prabowo saat itu.