EIU Sebut Indeks Demokrasi Indonesia Selalu Turun Sejak 2022

Indonesia adalah salah satu negara yang melaksanakan pemilu pada 2024 tetapi mengalami penurunan indeks demokrasi. (Fakta.com/Dewi Yugi Arti)

Fakta.com, Jakarta - Sebagian besar negara mengalami tantangan demokrasi global pada 2024. Di tahun itu, lebih dari separuh populasi dunia melaksanakan pemilu. Namun, hasil pemilu justru menunjukkan ketidakpuasan publik tinggi terhadap pemerintahan yang baru terbentuk.

Salah satu negara yang melaksanakan pemilu pada 2024 tetapi mengalami penurunan indeks demokrasi ialah Indonesia. The Economist Intelligence Unit (EIU), lembaga riset dan analisis yang berpusat di London, Inggris, menunjukkan skor demokrasi di Indonesia pada 2024 sebesar 6,44. 

Skor ini membuat Indonesia masuk kategori negara dengan demokrasi yang cacat atau flawed democracy, dengan skor terendah ada pada kebebasan sipil yakni 5.29.

Indonesia juga turun tiga peringkat dari posisi 56 pada 2023, menjadi peringkat 59 di tahun 2024 dari total 167 negara yang diteliti. Pada 2023, skor demokrasi Indonesia menunjukkan angka 6,5 yang juga menunjukkan penurunan. Di mana pada tahun sebelumnya atau 2022, skor demokrasi Indonesia mencapai besaran 6,71 dan berada di peringkat 54. 

Itu artinya, tiga tahun berturut-turut Indonesia berada di kategori negara dengan demokrasi yang cacat.

Grafik indeks demokrasi Indonesia turun sejak 3 tahun lalu. (Fakta.com/Dewi Yugi Arti)

Berdasarkan grafik di atas, garis biru menunjukkan skor indeks demokrasi, yang mengalami penurunan dari 6,71 pada 2022 menjadi 6,44 pada 2024. Sedangkan, garis merah putus-putus menunjukkan peringkat indeks demokrasi, yang semakin turun dari peringkat 54 ke 59 (peringkat semakin tinggi berarti posisi lebih rendah).

Adapun, yang menjadi komponen penilaian EIU terhadap jalannya demokrasi di negara-negara dunia, yakni proses pemilihan dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menjabat. Tahun itu pula menjadi tahun pertama bagi Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjabat. Namun, di tahun terakhir masa pemerintahannya, Jokowi tetap menampik bahwa demokrasi pada era pemerintahannya terus mengalami penurunan.

Sebagaimana dilansir dari Antara, Jokowi pada 19 Juli 2024 lalu pernah berkata bahwa demokrasi dan pemilu di Indonesia tetap berjalan baik dan demokratis. Bahkan,  Jokowi mengatakan saat ini orang ingin berserikat, berpendapat, berorganisasi tidak ada yang dihambat. Ia juga selalu mendengarkan aspirasi dari pihak-pihak yang memaki hingga merundung dirinya.

"Setiap hari orang maki-maki Presiden juga kita dengar, orang mem-bully Presiden juga kita dengar. Kalau mengkritik hampir tiap detik ada," kata Jokowi, dikutip dari Antara pada Jumat (7/3/2025).

Tanggapan atas isu indeks demokrasi yang mengalami penurunan juga pernah disampaikan Jokowi pada Desember 2023. Kala itu, terdapat salah satu calon presiden (capres) dalam debat capres, yakni Anies Baswedan, yang menyebut indeks demokrasi turun. 

Jokowi saat itu menanggapi akan menjadikan penilaian tersebut sebagai bahan evaluasi. Namun, dia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun pada publik untuk berbicara dan berpendapat. 

Padahal, EIU sendiri merilis bahwa kebebasan sipil di Indonesia mendapatkan skor terendah dalam indeks demokrasi Indonesia tahun 2024.