DPR Sebut Banjir Bukan Isu Politik: Semua Harus Sinergi
Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal. (Fakta.com/Dewi Yugi Arti)
Fakta.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal berharap tak ada ego sektoral pemerintah ketika menangani banjir. Dia mengatakan banjir bukan isu politik, tetapi soal kemanusiaan.
"Sebetulnya kan kalau sinergi ya bukan hanya pemerintah pusat. Ini problem sudah lama dan ini banjir siklus tahunan. Nah, makanya kita perlu pemerintah pusat kasih supporting dari sisi anggaran, bagaimana melakukan rekayasa cuaca penataan di hulu. Itu memang semua sinergi, bukan hanya pemerintah pusat, daerah sendiri pemda harus sigap," kata Cucun saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).
Cucun menambahkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meskipun berada di bawah struktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tetap harus melakukan tanggap darurat bencana.
Ia pun mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera menyelesaikan permasalahan yang ada di hulu, yakni pembenahan Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi agar banjir tak terus-menerus mengalir ke wilayah Jabodetabek.
Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi merupakan bendungan kering pertama di Indonesia. Bendungan ini diharapkan bisa menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendungan Kantulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung.
"Selama ini ya kita berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan wilayah hulu, sehingga yang di hilir ya di DKI tidak terus-menerus terdampak bencana. Makanya yang harus dilakukan ini sinergitas. Dari sejak pemerintahan lama kenapa enggak segera dilakukan yang lebih utama. Sudah tahu bahwa Jakarta ini posisinya adalah cekungan dan sekarang tingkat permukaannya sudah mulai turun terus. Nah, berarti aliran air ini kan harus ditahan di atas di hulu. Ini wacana waduk atau embung ini kan harus segera kalau memang itu solusinya," tutur Wakil Ketua Umum PKB tersebut.
Cucun menyebut keberadaan kedua bendungan tadi akan dievaluasi. Ia mendorong BNPB agar segera melakukan koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengkaji hal ini.
"BMKG itu di awal Januari sudah memperingatkan bahwa Jakarta ini akan terjadi siklus banjir yang justru lebih dari yang kemarin. Makanya penting untuk dilakukan duduk bersama," ujarnya.
Cucun juga meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Kantor Lurah Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Kamis (6/3/2025). Ia tiba disambut Sekretaris BNPB, Rustian, dan jajaran kelurahan Kampung Melayu. Ia pun langsung menemui perwakilan warga terdampak banjir.