Adian PDIP Tanggapi Menko PMK soal Banjir Bisa Jadi Isu Politik
Politikus PDIP Adian Napitupulu menanggapi pernyataan Menko PMK Pratikno terkait banjir. (Fakta.com/Dewi Yugi)
Fakta.com, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, yang menyebut permasalahan banjir apabila tidak segera diselesaikan maka akan menjadi isu politis.
Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP itu menilai pernyataan Pratikno salah sasaran. Menurutnya, masalah yang menyangkut rakyat secara langsung sudah seharusnya segera diselesaikan, terlepas dari isu politis atau tidak.
"Gini lho, kalau mau menyelesaikan banjir, bukan karena kekhawatiran dia menjadi isu politis, (tapi) karena itu mengorbankan rakyat, gitu loh. Salahlah karena takut jadi isu politis. Mau jadi isu politis (atau) tidak jadi isu politis, prinsip kita ketika rakyat terkorbankan, selesaikan," ujar Adian saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).
Anggota Komisi V DPR itu mengatakan kepala daerah dari PDIP yang baru saja dilantik pada 20 Februari 2025, yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, justru mendapatkan tantangan persoalan baru yang harus segera diselesaikan.
"Bagus dong, begitu baru dilantik dia (kepala daerah dari PDIP) melihat persoalan itu tidak dari cerita orang. Gue kemarin ketemu Bang Doel, dia ngobrol 'Bang gue dari pagi ke sini-sini', kemarin itu sehari 6 titik atau 7 titik gitu. Dan gue sarankan hal yang sama seperti yang tadi, emang harus ketemu kok semua kepala daerahnya, gubernurnya, bupatinya, itu ketemu, selesaikan sama-sama. Gue tetap percaya ketika dikerjakan bersama-sama tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan," tutur Adian.
Disinggung mengenai kebijakan efisiensi anggaran apakah berpengaruh terhadap penanganan banjir, Adian menjawab selalu ada anggaran yang dipersiapkan untuk tanggap bencana. Menurutnya, negara harus selalu siap dalam situasi apa pun apabila terjadi bencana alam.
"Harus selalu ada anggaran disiapkan untuk tanggap bencana. Kan lu nggak bisa hitung besok terjadi bencana apa saja dan berapa besar dampak bencana itu. Artinya negara harus siap. Gini misalnya, anggaran kemarin (setelah kebijakan efisiensi anggaran, Red) diputuskan terkait dengan infrastruktur jalan dan sebagainya itu anggaran dari jalan-jalan yang sebelum ada bencana. Begitu ada bencana, rusak irigasi, dan sebagainya harus ada hitungan terbaru dong. Dan negara harus siap lah. Nggak boleh nggak siap," ujarnya.
Sebelumnya, Menko PMK Pratikno meminta masalah banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ditangani dengan cepat. Pernyataan tersebut ia lontarkan dalam rapat koordinasi membahas persoalan banjir di wilayah Jabodetabek bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui teleconference pada Selasa (4/3/2025).
”Kejadian banjir di jantung nasional, Jabodetabek mudah sekali isu ini akan berkeliling menjadi isu yang sosial, isu politik, dan seterusnya. Oleh karena itu mohon untuk ditangani secara cepat-cepatnya. Ini memang ya situasinya SOS (darurat), itu hanya emergency, bukan hanya isu bencana, tetapi jangan sampai bencana alam nanti merembet ke masalah-masalah lain masalah sosial, masalah politik, dan lain-lain," kata Pratikno dalam rapat.