DPR Dukung Wacana Dedi Mulyadi Terapkan Wajib Militer di SMA Jabar

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mendukung wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menerapkan kurikulum wajib militer bagi SMA/SMK se-Jawa Barat. (Fakta.com/Dewi Yugi)

Fakta.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mendukung wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menerapkan kurikulum wajib militer bagi SMA/SMK se-Jawa Barat. Menurut Lalu, hal tersebut bagus untuk meningkatkan kedislipinan dan membentuk karakter para siswa.

"Selama tujuannya untuk hal yang lebih bagus, misalnya untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan kepribadian, membentuk karakter, pada prinsipnya kami mendukung," ujar Lalu saat ditemui seusai rapat membahas naturalisasi pemain Timnas Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025). 

Namun, Lalu berpesan agar kurikulum wajib militer yang ditetapkan ini jangan sampai keluar dari kurikulum yang sudah ditetapkan menjadi kurikulum resmi pemerintah.

"Bagus ide itu dalam rangka ya menanamkan etika, menanamkan disiplin, menanamkan karakter kepribadian, tetapi sekali lagi itu jangan sampai keluar dari kurikulum resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," tuturnya.

Adapun, Lalu juga menyoroti kebijakan Dedi Mulyadi yang melarang para siswa untuk melaksanakan study tour. Menurutnya, study tour tidak penting karena hanya bersifat hura-hura atau rekreasi, sehingga harus dikurangi.

Selain itu, politisi PKB tersebut juga meminta agar hal-hal yang tidak penting untuk dikurangi demi mendukung kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah.

"Ya, kita sepakati karena memang sesuai Inpres juga hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada kaitannya dengan layanan dasar pendidikan mohon dikurangi. Kita kan efisiensi. Kalau sekiranya study tour itu dirasa kurang bermanfaat, yang notabene kebanyakan adalah tujuannya hanya dalam tanda petik rekreasi atau hura-hura, ya tolong dikurangi. Ya itu kan penghamburan-hamburan uang dan segala macam. Ya dalam kondisi negara kita hari ini kurangilah hal-hal yang kira-kira membebani orang tua kita atau membebani masyarakat kita," kata Lalu.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan akan memberlakukan kurikulum wajib militer untuk menangani geng motor dan premanisme di Jawa Barat.

"Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan, kemudian terlibat geng motor, perkelahian antarpemuda antarsiswa, kita akan masukin wajib militer. Dan saya berencana akan memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara," kata Dedi dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta seusai pelantikan kepala daerah pada Kamis (20/2/2024) lalu, seperti disiarkan dalam YouTube Gubernur Jabar tersebut.