Golkar Dukung Kejagung Panggil Ahok Terkait Korupsi Pertamina

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan DPP Partai Golkar, Idrus Marham. (Fakta.com/Hendri Agung)

Fakta.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan DPP Partai Golkar, Idrus Marham, mendorong agar mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dipanggil dan dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Dalam kapasitas sebagai Komisaris Utama dan menyatakan bahwa (Ahok) mengetahui itu (permasalahan oplosan Pertamax) maka dua alasan ini saya kira memang Pak Ahok harus dipanggil untuk memberikan penjelasan, baik pada waktu itu aktif sebagai Komisaris dan mengetahui," ujar Idrus dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (3/3/2025).

Lebih lanjut, menurut Idrus, Ahok tak perlu lagi dipanggil oleh Bahlil selaku Menteri ESDM saat ini. Sebab, akan lebih jelas apabila Ahok menyampaikan keterangan langsung kepada Kejagung.

"Kalau menurut pandangan saya ini secara pribadi, bukan Menteri ESDM yang manggil (Ahok), tetapi karena ini masalahnya sudah jalan, maka mestinya kan dipanggil dalam perspektif bagaimana proses hukum yang ditangani oleh Kejaksaan Agung ini bisa berjalan dengan baik," sambung mantan narapidana kasus korupsi proyek PLTU Riau-1 tersebut.

Idrus menambahkan, keterangan Ahok pada saat menjadi Komut PT Pertamina dahulu dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum.

"Apalagi ada pernyataannya tahu persis, ya saya kira juga perlu diminta penjelasan lebih jauh, sehingga Kejaksaan mendapatkan informasi-informasi yang lebih faktual. Kenapa lebih faktual? Karena Komisaris Utama, ya tentu lebih paham, lebih jelas, dan tentu nanti ini menjadi alat-alat bukti, alat bukti hukum," tutur mantan Menteri Sosial pada tahun 2018 itu.

Namun, Idrus mengaku tak mendapat arahan secara langsung dan gamblang dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk melakukan 'bersih-bersih' di internal Kementerian ESDM. Utamanya, terkait kasus LPG 3 kilogram (gas melon) dan Pertamax oplosan.

"Enggak (ada arahan), saya hanya bicara masalah Golkar," pungkas Idrus.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengaku siap untuk diperiksa penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan pencampuran RON 90 atau bahkan RON 88 dengan RON 92.

Hal ini diungkapkannya dalam kanal YouTube Mata Najwa pada Minggu (2/3/2025). Ahok mengaku tidak mengetahui detail teknis mengenai proses oplosan yang dimaksud. Namun, ia menegaskan bahwa masalah utama terletak pada sistem pengadaan yang tidak transparan.

Ahok pun menantang agar sidang kasus korupsi Pertamina dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Pertamina. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku memiliki rekaman rapat selama menjabat di Pertamina dan siap membukanya dalam persidangan.

"Saya cuma minta Pak Jaksa sidang terbuka di Republik ini. Saya siap dipanggil Kejagung, saya senang membantu. Saya ingin semua rekaman rapat saya diputar, biar seluruh rakyat Indonesia mendengar apa yang terjadi di Pertamina," ungkap Ahok.