Deret Dalih PDIP Tunda Retret Kepala Daerah, Terkait Penahanan Hasto?

Sejumlah kepala daerah peserta retret di Kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025). (ANTARA FOTO/Anis Efizudin/wpa)

FAKTA.COM, Jakarta - PDIP akhirnya buka suara terkait instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta agar para kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah untuk menunda mengikuti retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil).

Gelaran retret dengan peserta 505 kepala daerah hasil Pilkada 2024 itu dilakukan pada 21–28 Februari 2024 di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Namun, "mencermati dinamika politik nasional pada hari ini Kamis 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal PDIP hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," Mega mengeluarkan instruksi.

"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut," demikian bunyi surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Mega, Kamis (20/2/2025).

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," lanjut surat itu.

Sejak surat itu keluar, belum ada keterangan resmi DPP PDIP soal tujuan lengkapnya.

Berikut poin-poin pernyataan resmi DPP PDIP soal keluarnya surat tersebut dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (25/2/2025) malam: 

Tak ada larangan ikut retret

Juri bicara PDIP, Ahmad Basarah, menekankan Megawati tak pernah melarang para kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri itu.

"Perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retreat," ujar dia.

Basarah melanjutkan instruksi harian Megawati itu hanya meminta para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang hingga ada arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP.

Para kepala daerah PDIP yang belum berangkat ke Magelang pun diminta untuk tetap berada di daerah masing-masing dan langsung bekerja melayani rakyat setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Bagi PDIP, pemimpin yang turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat adalah langkah efektif dalam menjalankan pemerintahan," dalih Basarah.

Politikus PDIP Ahmad Basarah. (ANTARA/Rio Feisal)

Tak menjawab soal Hasto

Politikus yang juga menjadi pimpinan Fraksi PDIP di MPR ini tak menjawab secara gamblang pertanyaan dari jurnalis soal kaitan penundaan retret ini dengan ditahannya Hasto.

"Tentulah penahanan seorang sekjen partai menjadi masalah serius bagi partai kami. Dan itu kami asumsikan bukan semata-mata sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebuah peristiwa politik," tutur dia.

"Di saat yang bersamaan [dengan penahanan Hasto], memang pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Dalam Negeri, sudah mengagendakan kegiatan retret dimaksud."

Tak ada informasi lengkap

Basarah juga berdalih PDIP tak pernah mendapatkan informasi lengkap dan detail mengenai agenda retret.

"Sampai dengan menjelang pelaksanaan kegiatan retret dimaksud, DPP PDI-Perjuangan sebagai induk organisasi para kepala daerah dari PDI-Perjuangan, belum mendapatkan informasi lengkap dan detail mengenai kegiatan dimaksud," ujar dia.

Sementara, ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tertanggal 11 Februari 2025 yang menyebutkan kegiatan retret sebenarnya bernama "Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025."

Surat tersebut menyebutkan bahwa kepala daerah yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh wakil kepala daerah atau sekretaris daerah.

Sehingga, sambung Basarah, Megawati pun menginstruksikan agar kepala daerah yang belum mengikuti retret diminta kembali ke daerah masing-masing untuk menjalankan tugasnya. Kepala daerah yang belum mengikuti retreat dapat bergabung dalam angkatan kedua.

Kehadiran Pram sepengetahuan Mega

Gubernur Jakarta Pramono Anung, yang ditunjuk Megawati sebagai Koordinator Kepala Daerah PDIP,  hadir dalam retret gelombang kali ini bersama 16 kepala daerah dari PDIP lainnya.

"Kehadiran Pramono Anung dan kepala daerah PDIP lainnya dalam retreat ini sudah diketahui oleh Ketua Umum dan pengurus DPP PDIP," jelas Basarah.