Retret Kepala Daerah PDIP: Taati Megawati atau Melawan Prabowo
PDI Perjuangan dinilai mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui instruksi Megawati Soekarnoputri. (Fakta.com/Dewi Yugi Arti)
Fakta.com, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat edaran untuk kadernya yang menjadi kepala daerah agar menunda perjalanan menuju kegiatan pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi itu dikeluarkan setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus suap bersama Harun Masiku serta tersangka perintangan penyidikan.
Instruksi Megawati itu tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2/2025) malam.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian bunyi petikan instruksi tersebut.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (tangkapan layar YouTube PDIP)
Poin kedua surat tersebut memerintahkan untuk, “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call.”
Surat instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Respons Pemerintah
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, ketika dihubungi oleh Faktacom pada Jumat (21/2/2025) pagi mengatakan Istana menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana terkait wajib atau tidaknya kepala daerah mengikuti retret.
"Coba cek ke Kemendagri dulu ya sebagai pelaksana," kata Hasan melalui pesan tertulis WhatsApp yang dikirimkan kepada Fakta.com.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasco Sufmi Ahmad juga enggan berkomentar. Dia mengatakan ketidakhadiran kader PDIP di Magelang merupakan urusan Kemendagri.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. (ANTARA/Melalusa Susthira K)
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah. Namun hingga Jumat malam, kepala daerah yang datang baru 456 orang. Sisanya sebanyak 47 orang belum hadir.
"Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan," kata Bima Arya di Magelang dikutip Antara, Jumat (21/2/2025).
Ia menyebutkan terdapat ada enam kepala daerah yang telah menyampaikan surat izin kepada panitia karena tidak bisa hadir, karena sakit.
"Dari enam kepala daerah itu karena memang sakit jadi dapat memahami ketidakhadiran mereka," katanya.
Namun demikian, ia menyampaikan karena kegiatan retret sangat penting untuk memastikan program-program pusat sinkron dengan program daerah maka harus ada pengganti dari kepala daerah yang tidak bisa hadir. "Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga stakeholder kabupaten atau kota masing-masing, oleh karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya," katanya.
Mensesneg Prasetyo Hadi menjawab soal polemik retret kepala daerah
Mensesneg Prasetyo Hadi menjawab soal polemik retret kepala daerah, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/2/2025). (Fakta.com/Yasmina Shofa)
Ia menuturkan, kegiatan retret ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah serta memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lainnya. "Kemudian untuk yang tidak ada kabar kami masih menunggu apakah hari ini datangnya terlambat dan untuk hal-hal lain, maka mengirimkan wakilnya," katanya.
Kader PDIP Langsung Kerja untuk Rakyat
Juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan kader PDIP memang seharusnya menaati dan melaksanakan instruksi dari Ketua Umum PDIP tanpa terkecuali. Bahkan, Guntur menyebut sebaiknya kepala daerah langsung bekerja untuk rakyat alih-alih mengikuti retret.
"Kader harus menaati dan melaksanakan instruksi ketua umum tanpa terkecuali. Lagi pula bagus kepala daerah langsung kerja untuk rakyatnya, mereka dipilih rakyat, maka kepala daerah itu harus mementingkan rakyat," ucap Guntur melalui pesan tertulis WhatsApp kepada Fakta.com, Jumat.
Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang juga politikus PDIP, Masinton Pasaribu, menunda keberangkatannya ke lokasi retreat di Magelang setelah ada instruksi dari Megawati.
"Mohon izin sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Sukarnoputri," tulis Masinton dalam pesan WhatsApp yang beredar dan diterima oleh Fakta.com, Jumat (21/2/2025).
Selain Masinton, Pramono juga diketahui tak menghadiri retret tersebut. Ia terpantau melayat ke rumah duka mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo di rumah duka, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat.
PDIP Memulai Perlawanan
Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengungkap PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah melalui instruksi Megawati.
Menurutnya, ke depan instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR di mana kader PDIP mendominasi parlemen.
Dia menilai jika instruksi Megawati ditaati kader-kadernya yang menjadi kepala daerah, maka Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi dari PDIP.
"Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini. Jika instruksi ini diikuti dan memang tidak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retret, maka wibawa pemerintah utamanya Prabowo sebagai inisiator retret dipertanyakan, selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri," tutur Dedi dalam keterangan tertulis, Jumat.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menilai sikap Megawati terkait retret kepala daerah sebagai bentuk penggembosan dan pembangkangan terhadap program Presiden Prabowo Subianto.
"Instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terhadap kepala daerah yang diusung PDIP untuk tidak menghadiri pembekalan/retret di Akmil Magelang merupakan bentuk pembangkangan dan penggembosan terhadap program presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil sebagai reaksi partai terhadap penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK atas kasus Harun Masiku," katanya di Kupang, dikutip Antara, Jumat.
Menurut dia, jika dilihat dari korelasinya, tidak ada benang merah antara penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan kegiatan kepala daerah di Magelang Jawa Tengah. Narasi kriminalisasi terhadap Hasto sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan seolah-olah semua ini atas desain kekuasaan.
