Daftar Lengkap Pejabat Negara yang Dilantik dan Batal Dilantik di Istana Kemarin

Pelantikan para menteri dan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, kemarin. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

FAKTA.COM, Jakarta - Enam orang dilantik sebagai menteri dan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025), dengan dua lainnya batal diresmikan posisinya.

Acara pelantikan ini dimulai dengan pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Presiden Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti para pejabat yang dilantik.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara," demikian potongan sumpah jabatan yang dibacakan oleh Presiden dan diikuti para pejabat.

Meski demikian, ada pula pihak yang sebelumnya disebut-sebut bakal dilantik tapi pada prosesnya belum ada pengangkatan resmi. Berikut daftar lengkap para pihak itu:

Pejabat yang dilantik

1. Mendiktisaintek Brian Yuliarto

Mendiktisainstek Brian Yuliarto menggantikan Satryo Soemantri yang sempat didera kasus konflik kepegawaian. (Foto: Fakta.com/Yasmina Shofa) 

Brian Yuliarto diangkat menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggantikan Satryo Soemantro Brodjonegoro yang mengaku mengundurkan diri.

Pengangkatan Brian ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Tahun 2024-2029.

Usai dilantik, Brian mengaku akan mempelajari dan segera menyelesaikan beberapa permasalahan di Kemendiktisaintek, termasuk soal tunjangan kinerja (tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Iya, nanti kita pelajari semuanya. Kita selesaikan secara cepat bersama-sama, koordinasi dengan stakeholder yang lain," ujar dia, ditemui usai pelantikan di kompleks Istana Kepresidenan.

Ia, yang sebelumnya menjabat Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB) itu, berkomitmen untuk memahami persoalan tersebut bersama jajaran di kementeriannya.

"Saya kan baru masuk nih, tentu saya pelajari dengan teman-teman di kementerian," kata peraih Habibie Prize 2024 Bidang Rekayasa itu.

2. Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi

Nugroho merupakan eks Tim Mawar. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Nugroho diangkat menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) menggantikan Letjen (Purn) Hinsa Siburian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BSSN.

Ia, yang adalah mantan anggota Tim Mawar Kopassus era Danjen Kopassus Prabowo Subianto itu, menyoroti soal perlindungan data pribadi.

“Terkait dengan perlindungan data itu, memang menjadi concern kita bersama, bahwa BSSN bukan merupakan badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua," ujarnya, seusai pelantikan.

"Butuh kerja keras dan kepedulian bersama karena sekali lagi bicara cyber, bicara data, bukan hanya bicara sistem, perangkat keras, melainkan juga awareness,” kata dia.

Menurutnya, kesadaran untuk berhati-hati soal data pribadi itu dapat mencegah penipuan digital seperti phising.

3. Kepala BPS Amalia Adininggar

Amalia sebelum diangkat jadi Kepala BPS sudah lebih dulu menjabat Plt. (Antara)

Pelantikannya sebagai Kepala BPS ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BPS.

Amalia, yang hampir dua tahun menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS sejak 17 Juli 2023, menyoroti soal data tunggal sosial ekonomi nasional.

"ISehingga nanti program pembangunan akan menggunakan satu referensi yang sama, dan tentunya nanti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional akan digunakan untuk program bantuan-bantuan pemerintah," kata Amalia, pascapelantikan.

Amalia sebenarnya lama berkiprah sebagai pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan telah menduduki berbagai posisi.

Misalnya, Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas (2011–2016), Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas (2016–2018), Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan (2018–2020), hingga Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Inovasi Digital Kementerian PPN/Bappenas pada 16 Januari 2025.

4. Wakil Kepala BPS Sonny Harry Harmadi

Sonny Harry Harmadi merupakan akademisi dengan fokus studi di demografi. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden) 

Dilantik dengan memakai Keppres yang sama dengan Amalia, Sonny merupakan akademisi berlatar belakang studi bidang ekonomi dan demografi.

Ia, yang menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia (UI) pada 2005, memiliki pengalaman panjang sebagai pengajar.

Pernah jadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI dari 2002 hingga 2019, dosen ekonomi dan demografi di Departemen Studi Pembangunan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, sejak 2019.

Ia aktif menulis dan berbicara di berbagai forum ilmiah serta media massa. Salah satu tulisannya yang dimuat dalam jurnal internasional adalah "The Power of Demographic Profiling in the 2024 Indonesian Presidential Election" di International Journal of Social Science and Human Research pada 22 Maret 2024.

5. Kepala BPKP Muhammad Ateh

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh merupakan lulusan STAN. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Muhammad Yusuf Ateh dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala BPKP dan Wakil Kepala BPKP.

"Semua program-program strategis Presiden harus kita jaga dan juga meningkatkan penerimaan negara yang selama ini tidak tersentuh," katanya, seusai pelantikan.

Lulusan Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) 1986 ini memulai kariernya dari Asisten Dosen di STAN. Ia kemudian menjadi Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Sekretariat Utama BPKP sejak 1992.

Ateh sempat bergabung di periode awal pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia kemudian masuk Kementerian PAN RB, mulai dari menjabat Kepala Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Wilayah Timur II, Deputi Akuntabilitas Aparatur, Inspektur, hingga Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.

Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari

Agustina banyak berkarier di BPKP. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Memakai Keppres yang sama, Agustina dilantik sebagai Wakil Kepala BPKP mendampingi Muhammad Yusuf Ateh.

Pengangkatan itu menjadikan Agustina sebagai wakil kepala pertama dalam sejarah BPKP sejak lembaga ini didirikan pada 1983.

Agustina merupakan seorang profesional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

Ia menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D3) dan Diploma Empat (D4) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), masing-masing lulus pada 1992 dan 1998.

Agustin apernah menjabat sebagai Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Direktur Investigasi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah pada 2017 dan Direktur Investasi III pada 2019.

Dia juga pernah menjabat sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi sejak 31 Januari 2020.

Yang Batal dilantik

1. Kepala Basarnas

Mohammad Syafii mengungkap ada undangan Setkab ke Istana tanpa rincian pelantikan, kemarin. (ANTARA/Andi Firdaus)

Nama Asisten Personel Panglima TNI Marsekal Madya (Marsdya) Mohammad Syafii sebelumnya disebut-sebut bakal dilantik menjadi Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas).

Ia tampak menghadiri undangan di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Namun, Syafii tidak dilantik.

Usai agenda pelantikan, dia menjelaskan kedatangannya adalah untuk memenuhi undangan dari Sekretariat Kabinet (Setkab).

"Kita ke sini dalam rangka undangan," ujar Syafii ketika ditanya mengenai pelantikan tersebut.

Saat ditanya lebih lanjut apakah pelantikan akan dilakukan dalam waktu dekat, Syafii menyatakan bahwa hal itu masih menunggu kepastian.

"Acara protokoler, mana ada penjelasan-penjelasan begituan," katanya.

"Saya masih Asisten Personel Panglima TNI," katanya.

2. Wakil Kepala BSSN

Nama pakar keamanan siber dari CISSReC Pratama Dahlian Persadha juga sebelumnya disebut-sebut batal dilantik sebagai Wakil Kepala BSSN.

Ia juga turut hadir dalam pelantikan itu. Selepas acara pelantikan, Prabowo sempat menghampiri Pratama dan bersalaman.

"Enggak jadi dilantik. Nanti tergantung Pak Kepala [BSSN] dan Pak Seskab untuk proses dan arahannya," kata Pratama menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas acara pelantikan di Istana Negara, kemarin, melansir Antara.

Terlepas dari itu, Pratama mengakui dirinya mendapatkan informasi akan dilantik sebagai Wakil Kepala BSSN menggantikan Komjen Pol A. Rachmad Wibowo.

"Sudah, sudah (mendapat info, red.). Saya sudah tanda tangan pakta integritas," sambung Pratama.

Sejauh ini, Istana belum buka suara mengenai persoalan tersebut. (ANT)