Cerita 'Tukang Stempel' dan 5 Hari Penundaan Pembahasan Anggaran di DPR
Salah satu rapat anggaran di DPR, Selasa (4/2/2025). DPR menunda pembahasan efisiensi anggaran 5 hari. (Fakta.com/Ghazy Rabbani)
FAKTA.COM, Jakarta - DPR sempat menunda rapat-rapat pembahasan efisiensi anggaran selama lima hari imbas surat dari pemerintah. Simak kronologinya berikut.
Awalnya, Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasco Ahmad mengeluarkan surat kepada seluruh jajaran komisi di DPR, yakni Komisi I hingga Komisi XIII untuk menunda rapat yang membahas mengenai efisiensi anggaran bersama mitra kerja dari kementerian dan/atau lembaga mana pun.
Dalam surat bernomor B/1972/PW.11.01/2/2025 yang diterbitkan pada 7 Februari 2025 lalu itu, Dasco menyebut pemerintah akan melakukan rekonstruksi anggaran. Namun, ia tak menyebutkan sampai kapan pastinya penundaan itu akan dilakukan.
Mestinya tak ganggu kesejahteraan
Pemangkasan anggaran ini sendiri menuai polemik lantaran berdampak pada kesejahteraan banyak orang, mulai dari pemberhentian karyawan kontrak pemerintah, penyetopan rekrutmen, hingga terhentinya lomba-lomba.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Dolfie menjelaskan efisiensi anggaran dilakukan karena pemerintah masih menyusun cara kerja APBN agar lebih tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat cara kerja. Selain itu, penyusunan APBN juga didasarkan pada kemampuan keuangan negara.
"Oleh karena hal-hal tersebut di atas maka efisiensi anggaran dalam rangka mengoptimalkan kemampuan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat, pelayanan umum, dan pembangunan nasional yang dijalankan secara efisien tentu merupakan hal yang positif," tutur Dolfie melalui pesan tertulis WhatsApp yang dikirimkan kepada FAKTA, Selasa (11/2/2025) siang.
Dolfie juga mengatakan efisiensi dan efektivitas anggaran merupakan amanat Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang APBN.
Ia berujar pemerintah dalam melakukan rekonstruksi APBN ini dapat berkonsultasi atau meminta pembahasan dengan DPR sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Namun, Dolfie menyoroti efisiensi anggaran seharusnya diarahkan pada belanja negara yang tidak mempengaruhi pelayanan umum dan upaya kesejahteraan rakyat.
"Seharusnya efisiensi diarahkan pada belanja yang tidak mempengaruhi pelayanan umum dan upaya kesejahteraan rakyat," papar Dolfie.
Ketika dikonfirmasi sampai kapan penundaan rapat mengenai efisiensi anggaran ini akan berlangsung, Dolfie mengaku tak tahu.
"Menunggu pemerintah," jawab Dolfie dalam pesan terpisah.
Jubir KPK Tessa Mahardhika menjelaskan soal pemotongan anggaran
Jubir KPK Tessa Mahardhika menjelaskan dampak pemangkasan anggaran, di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Fakta.com/Dhia Oktoriza)
Tukang stempel pemerintah
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyampaikan DPR sebenarnya berhak meminta pemerintah untuk menjelaskan apa alasan dari keinginan pemotongan anggaran dan untuk apa kebijakan itu diambil.
Menurut Lucius, DPR seharusnya tidak sekedar menunggu apa yang diputuskan pemerintah, contohnya rekonstruksi APBN ini, lalu menyetujui begitu saja.
Lucius menambahkan peran DPR termasuk pula dalam memastikan politik anggaran pemerintah ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau rakyat.
"Jika DPR harus menunggu apa yang diputuskan pemerintah, ya DPR terkesan menjadi tukang stempel saja," ungkap Lucius saat dihubungi oleh FAKTA, Selasa (11/2/2025).
Kisah DPR sebagai tukang stempel kebijakan Pemerintah ini sempat terjadi di era Orde Baru. Ketika itu, Presiden kedua RI Soeharto mengendalikan parlemen yang hanya terdiri dari tiga partai dan satu utusan golongan untuk menjadi pengesah program-programnya tanpa ada kritik berarti.
Lebih lanjut, Lucius membeberkan penundaan rapat pembahasan anggaran di DPR tak seharusnya terjadi jika pembahasan terkait pemotongan anggaran dari pemerintah melibatkan DPR sejak awal.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerbitkan surat pembahasan kembali efisiensi anggaran. (Fakta.com/Dewi Yugi Arti)
Menurutnya, apabila DPR dan pemerintah bisa bersama-sama melakukan pembahasan anggaran, akan ada banyak perspektif yang bisa jadi bahan pertimbangan sebelum keputusan pemotongan anggaran dibuat.
Lucius pun menyebut penundaan rapat-rapat terkait anggaran ini sebenarnya tak berdampak pada rapat-rapat DPR secara keseluruhan.
"Penundaan rapat-rapat terkait anggaran ini sebenarnya tak berdampak pada rapat-rapat DPR secara keseluruhan, karena setiap AKD (Alat Kelengkapan Dewan, Red) DPR bisa mengagendakan pembahasan isu aktual tertentu yang sesuai dengan bidang kerja komisi masing-masing," pungkas Lucius.
Dasco terbitkan surat baru
Saat berita ini ditulis, FAKTA menerima surat baru bernomor B/2157/PW.11.01/2/2025 tertanggal 11 Februari 2025 yang menyatakan bahwa pemerintah telah selesai melakukan rekonstruksi anggaran kementerian/lembaga tahun anggarran 2025.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Dasco tersebut, diberitahukan bahwa pimpinan Komisi I hingga Komisi XIII DPR diminta untuk melaksanakan kembali rapat bersama mitra kerja dalam rangka membahas anggaran rekonstruksi terbaru pada tanggal 12 - 13 Februari 2025.
DPR kembali melanjutkan pambahasan efisiensi anggaran mulai hari ini. (dok. Istimewa)