Jejak Kontroversi 5 Menteri dan Peringatan Prabowo Berulang Kali

Presiden Prabowo Subianto di sela acara peresmian PLTA Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jabar, Senin (20/1/2025). (ANTARA/Ahmad Muzdaffar Fauzan)

Text SizeSmallMediumLarge

Text Size

Small

Fakta.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah berulang kali memberi peringatan kepada para menteri pada 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Dia menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih. 

“Saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” ujar Prabowo dalam pidatonya di acara Peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Bahkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut ada menteri yang kurang seirama dalam menjalankan pemerintahannya.

Selama 100 hari pemerintahan Prabowo, sejumlah menteri membuat kebijakan yang kontroversi hingga membuat gaduh di masyarakat. Berikut ini adalah lima menteri kontroversial yang menjadi sorotan publik.

Pigai Minta Rp20 Triliun untuk Kementerian HAM

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melontarkan pernyataan yang kontroversial saat baru menjalankan tugasnya. Menteri yang memiliki LKHPN sebesar Rp4,3 miliar ini meminta anggaran kementeriannya dinaikkan dari Rp60 miliar menjadi Rp20 triliun. 

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa, kalau negara punya anggaran," kata Natalius Pigai usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10/2024), seperti dilansir Antara.

Menteri HAM Natalius Pigai meminta anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya. (ANTARA/Dhemas Reviyanto/foc/pri)

Ia beralasan dana tersebut diperlukan untuk pengembangan pusat-pusat pendidikan HAM di seluruh Indonesia, termasuk rencana pendirian Universitas HAM bertaraf internasional. Namun, permintaan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak yang menganggap anggaran tersebut terlalu besar untuk kementerian yang baru dibentuk. 

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai usulan tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Andreas, Prabowo telah meminta para menterinya menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, ia menegaskan bahwa permintaan tersebut tidak sesuai dengan realitas, mengingat anggaran 2025 telah ditetapkan melalui pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI.

"Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Andreas dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis, (24/10/2024) , seperti dikutip Antara.

Bahlil Larang Pengecer Jual LPG Bersubsidi 

Figur kontroversial lain dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju adalah Bahlil Lahadalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang memiliki kekayaan Rp310,42 miliar ini menuai respons negatif dari masyarakat Indonesia karena kebijakan dadakan. 

Bahlil menghapus peran pengecer dalam distribusi LPG 3 kg untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini memaksa masyarakat membeli LPG hanya di pangkalan resmi, hingga menyebabkan antrean panjang dan kelangkaan di beberapa daerah.

Susanto (37), warga Kabupaten Bekasi, sempat kesulitan mencari LPG 3 kg. Dia yang memiliki usaha laundry selalu  mengandalkan gas melon tersebut untuk kelangsungan usahanya.

“Dua hari kemarin sudah sulit banget nyarinya,” ujar Susanto saat ditemui Fakta.com di Babelan, Bekasi pada Selasa (4/2/2025).

Menurutnya, larangan penjualan LPG 3 kg di warung-warung pengecer sama seperti mematikan usaha rakyat kecil. 

“Kalau sampai nanti ditutup, yang punya hanya orang-orang tertentu atau orang-orang yang berduit, yang berkuasa, ya sama saja kita dibunuh secara diam, secara perlahan-lahan, istilahnya begitu,” ucap Susanto.

Merespons kekacauan di masyarakat, Bahlil menyampaikan permintaan maaf. “Kami pemerintah, pertama, memohon maaf kalau ini terjadi, karena ini semata-mata kami lakukan untuk penataan,” ujar Balil usai sidak di Palmerah, Jakarta, Selasa (4/2), seperti dilansir Antara.

Orang dekat Prabowo sekaligus Wakil Ketua DPR RI & Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa tindakan Bahlil itu tak sesuai arahan Presiden Prabowo.

"Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali," tuturnya di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2), dikutip dari Antara.

Demo Imbas Mendes Yandri Sentil Wartawan Bodrek

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto juga sempat melontarkan pernyataan yang kontroversial. Menteri berharta Rp20,95 miliar ini mengungkapkan bahwa banyak kepala desa yang merasa terganggu oleh keberadaan LSM dan wartawan bodrek yang kerap meminta uang.

"Yang paling banyak mengganggu kepala desa itu dua, LSM sama wartawan bodrek dan mereka mutar itu. Hari ini kepada desa ini minta Rp1 juta. Bayangkan, kalau ada 300 desa, Rp300 juta, kalah gaji Kemendes itu, gaji menteri kalah itu," kata Yandri dalam siaran Youtube Kementerian Desa & PDT, Jumat (31/1/2025).

Pernyataan Yandri ini langsung mendapat respons keras dari ratusan wartawan di Kabupaten Garut. Pada Rabu, 5 Februari 2025, ratusan wartawan dari 42 kecamatan di Garut menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Garut.

Para wartawan yang merasa profesinya dilecehkan oleh Yandri mendesak Presiden Prabowo untuk segera mencopotnya dari jabatan Menteri Desa PDT.

Mendikti Satryo Soemantri Didemo Pegawai Sendiri

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi sorotan publik karena kontroversi dugaan pemecatan seorang ASN bernama Neni Herlina melalui pesan WhatsApp serta beredarnya rekaman suara yang diduga miliknya sedang memarahi bawahan.

Insiden ini memicu demonstrasi ratusan ASN Kemendiktisaintek menuntut evaluasi terhadap kepemimpinan Satryo pada Senin, (21/1/2025). Dalam aksi unjuk rasa itu terbentang banner bertuliskan “Pak Presiden, Selamatkan Kami dari Menteri Pemarah, Suka Main Tampar, dan Main Pecat.”

Demonstrasi bertajuk "Lawan Menteri Dzalim" yang digelar ASN di Kemendiktisaintek, Jakarta, Senin (21/1/2025). ANTARA/Sean Filo Muhamad

Sejumlah karangan bunga juga dipajang di Kementerian tersebut. Beberapa di antaranya bertuliskan, "Kami Tidak Diam Saat Hak Diinjak. #Lawan! #MenteriDzalim #PaguyubanPegawaiDikti.” Salah satu spanduk bertuliskan, "Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri!".

Satryo membantah tuduhan tersebut. Dia menyatakan bahwa tidak ada pemecatan, hanya mutasi. Dia mengeklaim bahwa rekaman suara yang beredar bukan miliknya. 

Menurut Satryo, konfliknya dengan para pegawai telah damai. 

"Untuk diklarifikasi, dan tadi juga sudah saya sampaikan kepada yang bersangkutan, kementerian tidak pernah memecat siapa-siapa. Yang ada, pemerintah itu, kementerian mengadakan mutasi atau rotasi, benar-benar sesuatu yang memang umum dikerjakan oleh sebuah institusi, lembaga dari pemerintah maupun non-pemerintah," papar Satryo seperti dilansir Antara.

Meutya Lantik Buzzer Jadi Stafsus Menkomdigi

Pada 13 Januari 2025, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melantik Rudi Sutanto sebagai Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi. 

Pelantikan ini menuai kontroversi karena Rudi Sutanto diduga adalah Rudi Valinka, pemilik akun media sosial X (sebelumnya Twitter) @kurawa, yang dikenal sebagai buzzer aktif.

Menanggapi hal ini, Meutya Hafid menyatakan tidak mengetahui apakah Rudi Sutanto dan Rudi Valinka adalah orang yang sama. Ia menegaskan bahwa keputusan pengangkatan didasarkan pada curriculum vitae (CV) yang menunjukkan keahlian Rudi dalam strategi komunikasi. 

"Saya enggak tahu, ya. Rudi Sutanto yang saya kenal ya Rudi Sutanto, jadi saya tidak tidak mau berspekulasi mengenai apa, siapa Rudi Sutanto," kata Meutya saat memberi keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (13/1/2025), seperti dilansir Antara.

Menkomdigi Meutya Hafid, di Jakarta, Kamis (30/1/2025). (Fakta.com/Ghazy Rabbani)

Meutya menambahkan bahwa Rudi dipilih karena keahliannya di bidang komunikasi, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kementerian. 

"Dari CV yang kami terima, beliau memang ahli dalam strategi komunikasi dan dapat memberikan kontribusi di kementerian ini, karena kementerian tidak hanya fokus pada digital tetapi juga komunikasi," jelasnya.

Rudi melalui akun X @kurawa sering menyinggung dan bahkan menghina Prabowo Subianto secara pribadi sebelum menjadi presiden. Rudi juga mengungkit-ungkit anak Prabowo yang belum menikah.

“Bocoran Surat wasiat pak Prabowo malam ini: ‘Anakku, ini adalah lebaran yang sudah puluhan kali bapak lewati dengan kamu, sejujurnya bapak kepingin punya cucu,” tulisnya dalam akun X @kurawa, 15 Mei 2019.

Kontroversi Para Menteri Buah Inkompetensi

Pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai sejumlah kebijakan dan tindakan para menteri di pemerintahan Prabowo Subianto yang kurang matang bisa berdampak negatif pada citra pemerintahan.

Menurut Adi, ada dua faktor utama yang menyebabkan ketidakmatangan tersebut. “Pertama, mungkin karena faktor inkompetensi yang diperparah dengan kajian yang kurang matang,” ujar Adi dalam keterangan tertulis, Jumat, (8/2/2025).

“Kedua, ada manuver ekstrem yang berlebihan untuk menarik perhatian Prabowo, seolah-olah mereka bekerja keras. Namun, efeknya justru negatif, bukan positif,” tambahnya.

Adi juga mengatakan perilaku para menteri tersebut bisa mencoreng citra presiden. “Presiden tentu terkena dampaknya. Padahal, kinerja pemerintahan sudah berada di jalur yang tepat,” tukasnya.

“Seperti yang sudah disampaikan presiden, kalau ada menteri yang tidak bisa bekerja untuk rakyat, ya harus disingkirkan. Ya reshuffle, jangan ada kompromi,” sambungnya.

Oleh karena itu, Adi menilai bahwa Prabowo harus mengambil langkah tegas dengan mengancam reshuffle bagi para menterinya yang tidak menunjukkan kinerja maksimal.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu menilai Prabowo sudah bersikap tegas ketika berbicara di depan umum mengenai reshuffle kabinet. Namun, ia menyoroti apakah sikap Prabowo itu sejalan dengan tindakannya.

"Omongannya sudah tegas, tinggal tindakannya apa setegas omongannya kita lihat dalam proses ke depan," kata Adian di Kompleks Parlemen, Kamis (6/2/2025).

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana terkait kemungkinan reshuffle di kabinet Prabowo. Namun, desakan evaluasi terhadap kinerja menteri terus mengemuka di tengah sorotan publik terhadap beberapa kebijakan yang dianggap kurang matang.