Beda Respons Istana dan Kementerian usai Viral Siswa Papua Tolak MBG

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyinggung ancaman OPM terkait penolakan program MBG di Papua. (Antara)

Text Sizesmallmediumlarge

Text Size

small

FAKTA.COM, Jakarta - Merespons penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh siswa di Papua, sejumlah kementerian/lembaga merespons dengan cara berbeda, mulai dari menyinggung Organisasi Papua Merdeka (OPM), hingga mengevaluasi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut OPM akan berhadapan dengan aparat TNI dan Polri jika melakukan ancaman terhadap sekolah di Papua yang menerima MBG.

Dia mengatakan program MBG di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, meski sekolah mendapat ancaman dari OPM.

"MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri," kata Hasan dalam pesan tertulis, Rabu (5/2/2025) melansir Antara.

Pernyataan Hasan itu merespons aksi penolakan MBG oleh aliansi pelajar di Papua.

Penolakan itu, menurut kabar yang viral di media sosial, dilakukan oleh ratusan pelajar tingkat SD hingga SMA lewat aksi demonstrasi di Yahukimo, Papua Pegunungan. Mereka mengaku memilih program-program pendidikan.

Niat baik dan evaluasi

Terpisah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPA) Arifatul Choiri Fauzi menilai penolakan tersebut terjadi karena para pelajar belum mengetahui niat baik Presiden Prabowo Subianto.

"Kami lihat penyebabnya seperti apa, mungkin belum mengetahui [niat baik Presiden Prabowo] ya," ucap Arifatul, saat ditemui awak media seusai Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Ketika disinggung mengenai hak anak untuk menolak program MBG, Arifatul mengatakan belum dapat menilai.

"Kami dari kementerian melihat bahwa makan bergizi gratis sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita," ujar Arifatul. "Mulai dari masih dalam kandungan, balita, hingga usia sekolah," sambungnya.

Senada, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut pihaknya terus mengevaluasi program MBG sambil mendengarkan masukan dari masyarakat, termasuk seperti kasus di Papua.

"Program ini nanti kan masih terus akan dievaluasi, dan juga akan terus disempurnakan, sehingga berbagai kasus yang terjadi di lapangan tentu akan menjadi masukan untuk penyempurnaan program MBG ini pada masa yang akan datang," papar dia, di Jakarta pada Selasa (4/2/2025) dikutip dari Antara.

"Berbagai evaluasi yang terjadi di lapangan, juga akan kami berikan masukan-masukannya untuk perbaikan program MBG ini pada masa yang akan datang," tuturnya.

Ia mengatakan program MBG juga mendukung penguatan pendidikan sejak dini, mengingat sasaran program tersebut yakni siswa SD-SMA, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menilai program MBG penting buat masa depan siswa pendidikan dasar di Papua. (Fakta.com/Hendri Agung)

"Karena program seperti ini sangat penting, apalagi jika dikatakan dengan bagaimana kita bisa memperkuat pendidikan itu sejak pendidikan tingkat dasar," ujar Mu'ti, yang merupakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu.

Sementara, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan tidak mempedulikan isu politik yang coba dihembuskan terhadap pelaksanaan MBG di Papua. Sebab, kata dia, program ini merupakan tugas kemanusiaan.

“Mereka itu semua adalah anak-anak kita yang perlu makan bergizi. Ini diberikan kepada mereka setiap hari selama mereka bersekolah," tutur Sjafrie saat saat ditemui awak media seusai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Pihaknya menerjunkan personel TNI Angkatan Darat (AD) dalam pelaksanaan program MBG pada unit-unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif. Jadi kami perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat," ucapnya.

"Ya, nanti lama-lama rakyat akan bicara bahwa makan bergizi itu adalah kebutuhan pokok bagi seorang warga negara, terutama anak-anak kita, ibu hamil, dan juga stunting," katanya.

Kemenhan mencoba berpegang pada niat baik untuk membantu pemenuhan gizi penerima program MBG di Papua.

"Yang penting kami berpikir positif bahwa makan bergizi itu untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi rakyat kita yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilaksanakan oleh dapur-dapur dari TNI yang sedang bertugas di sana," tutupnya. (ANT)