DPR Soroti 17 Masalah Kerakyatan, dari MBG hingga Gelombang PHK

DPR menyoroti 17 permasalahan yang belakangan ini menjadi perhatian masyarakat. (Foto: Dok. Istimewa)

Text SizeSmallMediumLarge

Text Size

Small

FAKTA.COM, Jakarta - DPR menyoroti 17 permasalahan yang belakangan ini menjadi perhatian masyarakat. Permasalahan itu mencakup program makan bergizi gratis hingga meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur.

Hal ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II pada Selasa, (21/1).

“DPR RI dan Pemerintah harus dapat merespons secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat,” ujar Puan dalam pidatonya.

Puan mengatakan terdapat berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat serta perlu segera ditindaklanjuti. Berikut ini 17 isu yang menjadi sorotan DPR.

1. Pelaksanaan program makan bergizi gratis;
2. Penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan;
3. Perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat;
4. Penanganan terhadap permasalahan bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah;
5. Stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komditas pangan; 
6. Upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan;
7. Penanganan kasus HMPV;
8. Penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di berbagai wilayah;
9. Penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi pegawai dengan perjanjian kerja (P3K);
10. Konflik pertahanan dan tata ruang, serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah; 
11. Rencana penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) minimal selama satu tahun di dalam negeri;
12. Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI yang bekerja di luar negeri;
13. Penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak;
14. Rencana pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2026
15. Upaya mewujudkan swasembada energi;
16. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur;
17. Bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS.

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. (Foto: Antara)

Terkait makan bergizi gratis, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyarankan pemerintah segera membuat platform digital. 

“Kami menyarankan MBG ini harus segera membuat platform digital, harus digitalisasi sehingga nanti laporan-laporan seperti tadi itu bisa real time, kekurangan-kekurangan bisa kita lihat,” ujar Lalu saat ditemui di Jakarta, (21/1).

Lalu mengatakan sampai saat ini pihaknya belum bermitra dengan stakeholder yang terlibat dalam MBG. Dia menyampaikan pihaknya akan mendorong agar Kemdikdasmen dilibatkan dalam program ini secara teknis, sehingga Komisi X dapat melakukan pengawasan.

“Kenapa harus dilibatkan secara teknis, karena obyek dari MBG ini kan sekolah. Penanggung jawab tertinggi yang ada di satuan pendidikan itu ya kepala sekolah, guru, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah,” kata Lalu.

Ia mengatakan kalau terjadi insiden seperti keracunan nantinya pihak sekolah bisa dilibatkan untuk mencari solusi.

Penulis: Daffa Prasetia