6 Kontroversi Gibran di 3 Bulan Pertama Jadi Wapres, Pemecatan Hingga Soal Ejaan

Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau ibadah dan perayaan Hari Natal di GBI Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/12/2024). (ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Wakil Presiden)

FAKTA.com, Jakarta - Gibran Rakabuming Raka diterpa sejumlah kontroversi selama tiga bulan masa kepemimpinannya sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Simak rangkumannya berikut.

Kontroversi ini sebetulnya sudah terjadi sejak proses pencalonannya. Gibran mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres) diduga melalui jalur perubahan mendadak aturan di UU Pemilu perihal batas usia Cawapres.

Tindakan ini dikecam oleh berbagai kalangan masyarakat sipil karena dianggap memanipulasi aturan dan melanggengkan politik dinasti.

Tudingan-tudingan ini sedikit banyak terbukti lewat sanksi pemberhentian paman Gibran, Anwar Usman, dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dari Majelis Kehormatan MK. 

Namun, sanksi etik dan disiplin itu tak bisa menganulir putusan MK dan proses pemilu. Alhasil, Prabowo-Gibran yang memenangkan suara terbanyak di Pemilu 2024 tetap dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden di Gedung Nusantara, DPR, 20 Oktober 2024.

Sejak pelantikannya hingga kini, yang mencakup tiga bulan masa jabatan, Gibran tetap tak lepas dirundung kontroversi meski tak selalu pada posisi yang negatif.

Berikut ini enam kontroversi Gibran yang dihimpun dari berbagai pemberitaan dan kabar viral di media sosial:

1. Pemecatan sebagai kader PDIP

PDIP mengumumkan secara resmi pemecatan terhadap mantan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Gibran, dan Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobby Nasution dari keanggotaan partai, pada 16 Desember 2024.

Surat Keputusan Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 mengungkap alasan pemecatan Gibran adalah karena memilih menjadi cawapres yang diusung oleh partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Merespons hal itu, Gibran cenderung menganggapnya tak serius.

"Selamat kepada ketua dan jajarannya yang baru saja dilantik malam ini. Jadi, sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya, baru saja dikeluarkan dari partai," kata dia, dalam acara pelantikan Pengurus Pusat Pemuda Katolik di Gedung Konferensi Wali Gereja (KWI), di Jakarta, Selasa (17/12/2024) malam.

2. Klaim penggusuran jemaaah Salat Jumat

Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) diklaim menggusur jemaah shalat Jumat agar Gibran dapat menempati posisi saf depan di Masjid Raya Baiturrahman, Semarang, Jumat (13/12/2024).

Tindakan Paspampres ini diunggah oleh akun X @Ferizandra. “ Ini gimana konsepnya orang yang datang belakangan menggusur jama'ah yang udah datang duluan ke masjid...?”

Dalam video tesebut terlihat sejumlah jemaah terpaksa pidah dari tempatnya. Terlihat Gibran mengenakan batik berlengan panjang mengenakan kopiah hitam masuk di barisan tengah, bukan depan.

Video ini kemudian ramai diperbincangkan di media sosial dan hingga saat ini sudah ditonton setidaknya 6.8 juta kali.

Ketua Umum Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam (YPKPI) Masjid Raya Baiturrahman Ahmad Darodji menepis isu soal pengusiran jamaah oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hendak menunaikan Shalat Jumat.

"Itu memang itu meluruskan shaf. Ada satu orang yang berdiri yang dikira diusir itu, itu adalah juga staf Wapres," ujar Ahmad Daroji saat mengikuti gelaran Konferensi Zakat Internasional (ICONZ) Baznas RI di Bandung, beberapa waktu lalu.

3. Bansos Bertuliskan ‘Bantuan Wapres Gibran’

Bantuan sosial (bansos) yang dibagikan Gibran viral setelah foto bansos tersebut beredar di media sosial. Viralnya foto tersebut karena kantong bansos tersebut bertuliskan ‘Bantuan Wapres Gibran’.

Bansos ini dibagikan Gibran dalam blusukannya ke korban banjir di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, pada awal Desember 2024.

Warganet menilai bahwa bansos tersebut dibagikan sekadar untuk meningkatkan citra politiknya, terutama menjelang berbagai kemungkinan peran politik yang akan ia jalani di masa depan.

Beberapa pihak bahkan berpendapat bahwa langkah ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada masa sebelumnya, terutama dalam konteks pilpres.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, melansir Antara, mengatakan tidak ada yang salah dengan bantuan sosial yang diberikan oleh Gibran, meskipun tas sembako tersebut mencantumkan namanya.

Menurut Saifullah, yang terpenting adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari bantuan tersebut, bukan soal siapa yang memberi atau bagaimana bantuan itu dipromosikan.

4. Langganan susu Greenfield, nihil di MBG

Sejak dilantik menjadi Wakil Presiden, Gibran kerap terlihat membagikan susu kepada anak-anak ketika tengah melakukan kunjungan ke berbagai daerah, termasuk dalam sosialisasi janji kampanye Makan Siang Gratis.

Hal ini membuat sejumlah warganet curiga ihwal hubungan Gibran dengan bos atau pemilik produsen susu tersebut.

“Iseng ngecek susu kemasan yang dibagikan Gibran, kok susunya itu-itu aja? Ternyata Greenfields diproduksi oleh PT Greenfields Indonesia (PT GFI), anak perusahaan asal Australia yaitu AustAsia Dairy Group," kicau akun akun X @hnirankara.

Meski begitu, susu merek tersebut atau pun merek lainnya hilang dari menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan Rp10.000. Beberapa pelaksana program mengakui anggaran sedemikian tak cukup untuk menghadirkan susu tiap hari.

Menu Makan Bergizi Gratis tak selalu menyediakan susu. (Antara)

5. Pemahaman soal ejaan Bahasa Indonesia

Pidato Gibran dalam acara Fatayat Nahdatul Ulama mengundang respons publik. Hal ini terkait dengan pemilihan kata yang dipilih dalam pidato sambutannya.

Hal ini menjadi ramai diperbincangkan setelah cuplikan video diunggah kembali di akun X oleh akun @bospurwo.

"Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh-tokoh agama, para-para kiai," ucap Gibran.

Warganet menilai Gibran tidak memahami kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) karena tidak menggunakan kalimat efektif dalam sambutannya. Pasalnya, 'para' sudah berarti jamak. 

"Pemborosan kata banget," tulis warganet di kolom komentar.

"Berbahasa Indonesia yang dia pimpin saja berantakan, apalagi bahasa asing" timpal lainnya.

6. 'Hilang' sejak tahun baru

Beberapa warganet menyoroti Gibran yang tak kunjung muncul di publik sejak tahun baru 2025.

Pada Rabu (15/1/2025), Ketua Umum MKGR Adies Kadir mengatakan pihaknya sudah mengirimkan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk hadir di HUT ke-65 ormas pendiri Partai Golkar itu.

Nyatanya, Prabowo hadir secara daring, sementara Gibran tak datang.

"Ada salam hormat dari Pak Wapres. Tadinya Pak Wapres berkenan hadir, tapi ada satu dan lain hal, beliau tidak sempat untuk hadir bersama-sama kita," kata Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sabtu (18/1/2025) dikutip dari Antara.

"Tapi kecintaan pak wapres kepada keluarga besar MKGR tidak mengurangi sedikit pun dan beliau kelihatannya tambah cinta kepada MKGR," tukasnya. (ANT)