Daftar Lengkap 13 Komisi DPR RI dan Mitra Kerja Kabinet Prabowo

Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K

FAKTA.COM, Jakarta - Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menetapkan ruang lingkup tugas dan mitra kerja 13 komisi di DPR RI masa keanggotaan 2024-2029.

"Apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I sampai dengan Komisi XIII dan Badan Anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI, Puan Maharani ketika memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Seluruh anggota DPR yang hadir lantas kompak menyatakan setuju terhadap penetapan tersebut.

Puan menyebut bahwa penetapan ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I sampai Komisi XIII itu merupakan hasil keputusan dari rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada Senin (21/10).

Pimpinan DPR lantas meminta Kesetjenan DPR menayangkan ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I hingga Komisi XIII, serta Badan Anggaran DPR RI.

Berikut daftar lengkap 13 Komisi DPR RI beserta mitra kerjanya:

Komisi I: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
   
3. Kementerian Komunikasi dan Digital
   
4. Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU
   
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
   
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
   
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
   
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
   
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
   
10. Dewan Pers
    
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
    
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
    
13. Lembaga Sensor Film (LSF)
    

Komisi II:  Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
   
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
   
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
   
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
   
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
   
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
   
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
   
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
   
10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
    
11. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
    
12. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
    

Komisi III: Penegakan Hukum

1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
   
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
   
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
   
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
   
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
   
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
   
8. Badan Narkotika Nasional (BNN
   

Komisi IV: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
   
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
   
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
   
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
   
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
   
7. Badan Karantina Indonesia
   

Komisi V: Infrastruktur dan Perhubungan

1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
   
3. Kementerian Perhubungan
   
4. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
   
5. Kementerian Transmigrasi
   
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
   
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
   

Komisi VI: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
   
3. Kementerian Koperasi
   
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
   
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
   
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
   
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
   
8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
   

Komisi VII: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi

1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
   
3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
   
4. Kementerian UMKM
   
5. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
   
6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
   
7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
   
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
   

Komisi VIII: Agama, Sosial, Perempuan dan Anak

1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
   
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
   
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
   
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
   
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
   
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
   

Komisi IX: Kesehatan, Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
   
3. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
   
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
   
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
   
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)
   
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
   
8. Badan Gizi Nasional
   

Komisi X: Pendidikan, Olah raga, Sains dan Teknologi

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
   
3. Kementerian Kebudayaan
   
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
   
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
   
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
   
7. Badan Pusat Statistik
   

Komisi XI: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
   
3. Bank Indonesia (BI)
   
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
   
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
   
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
   
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
   
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
   
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
   
10. BUMN: PMN dan Privatisasi
    

Komisi XII: Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup, Investasi

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan
   
3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
   
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
   
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
   
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
   
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
   
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)
   

Komisi XIII: Reformasi Regulasi, Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
   
3. Kementerian Sekretariat Negara
   
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
   
5. Komnas HAM
   
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
   
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
   
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
   
9. Sekretariat Jenderal DPD RI
   
10. Sekretariat Jenderal MPR RI
    
11. Kantor Staf Presiden (KSP)