Jokowi: Kepres Pindah Ibu Kota ke IKN Mestinya Diteken Prabowo
Ilustrasi IKN
FAKTA.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.
"Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo (yang menandatangani)," kata Presiden Joko Widodo usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu.
Presiden sebelumnya menyampaikan tidak dapat memutuskan keputusan-keputusan strategis di penghujung masa jabatan yang tersisa tiga pekan lagi. Namun terkait Keppres pemindahan ibu kota, kata dia, hal ini juga menyangkut kesiapan segala sesuatu di ibu kota.
"Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu dan ekosistem itu harus jadi," ujarnya.
Presiden Joko Widodo membuka kegiatan Nusantara TNI Fun Run di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10/2024). FOTO: Biro Pers Sekretariat Presiden
Dia mengatakan kepindahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung.
"Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum, mau apa," kata dia.
Karenanya, dia menyampaikan bahwa Keppres selayaknya ditandatangani saat semua hal itu sudah siap yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto nanti.
Tapi, di sisi lain Jokowi juga tepat siap melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama kembali di IKN jika ada undangan dari Kepala Otorita IKN.
"Ya terserah Kepala OIKN, kalau memang ada ya saya datang lagi," kata Presiden usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu.
Dia meminta wartawan menanyakan terkait kemungkinan ada tidaknya groundbreaking itu, termasuk siapa saja investornya kepada Kepala OIKN. "Iya tanya kepala OIKN," kata Jokowi.
Menteri PUPR sekaligus Kepala Otorita IKN tengah menjelaskan proyeksi pembangunan IKN di salah satu hotel di Jakarta. Foto: Humas Otorita IKN
Secara terpisah, Plt Kepala OIKN sekaligus Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyampaikan pada 10 atau 11 Oktober 2024, Presiden direncanakan kembali ke IKN untuk peresmian pusat pelatihan PSSI.
Menurut Basuki, pihaknya akan mengupayakan ada groundbreaking kembali di sela kegiatan peresmian tersebut nantinya.
"Sekarang sedang difinalkan mana-mana saja yang sudah siap untuk di-groundbreaking," kata Basuki.
Dia mengatakan sejauh ini investasi di IKN untuk non-APBN sudah sebanyak Rp58,4 triliun.
Menurut Basuki, pemerintah membuka segala sektor investasi untuk masuk, terutama logistik untuk mendorong keramaian.
Adapun terkait pembangunan hunian bagi aparatur sipil negara (ASN), Basuki menyampaikan pada akhir Oktober akan terdapat 13 tower yang siap untuk dihuni. (ANT)