Hussein al-Sheikh Jadi Wapres Palestina, Orang yang Disenangi Israel

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menggandeng Sekjen PLO, Hussein al-Sheikh, yang kini ditunjuk sebagai Wapres Palestina. Foto: Istimewa

FAKTA.COM, Jakarta - Presiden Mahmoud Abbas resmi mengangkat Hussein al-Sheikh menjadi Wakil Presiden Palestina. Pengangkatan al-Shiekh telah disepakati Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dalam sebuah rapat pada Sabtu (28/4/2025).

Sebelumnya, menurut kantor berita resmi Palestina, Wafa, pengangkatan itu diusulkan Presiden Abbas sesuai dengan keputusan yang diambil dalam sidang ke-32 Dewan Pusat Palestina di Ramallah, Kamis (24/4).

Menurut Abbas, pengangkatan ini bertujuan untuk memulai lagi dialog nasional yang komprehensif, yang dipimpin oleh komite gabungan dari Komite Eksekutif PLO dan Komite Pusat Fatah.

"Melibatkan semua faksi Palestina untuk mencapai rekonsiliasi dan memperkuat persatuan nasional," kata Abbas.

Sebelum ditunjuk menjadi Wapres, Hussein al-Sheikh merupakan Sekretaris Jenderal Komite PLO. Komite Eksekutif PLO pun dijadwalkan akan bertemu pada Sabtu depan guna memilih sekretaris jenderal yang baru pengganti al-Sheikh.

Abbas juga memberi pengarahan kepada PLO mengenai upaya-upaya politik yang akan datang untuk menghentikan tindakan Israel di Tepi Barat yang diduduki dan Gaza.

"Pentingnya mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan dan medis, memastikan pemerintahan Palestina penuh atas Gaza, dan mendorong penarikan Israel secara menyeluruh sebagai langkah menuju dimulainya proses politik untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," kata Abbas.

Resolusi yang disahkan pada Kamis menyatakan bahwa wakil presiden akan diangkat dari anggota komite, dicalonkan oleh ketua, dan disetujui oleh anggotanya. Ketua memiliki wewenang untuk memberikan tugas, serta menunjuk atau memberhentikan wakil presiden.

Sebanyak 170 anggota yang hadir dalam pertemuan atau berpartisipasi secara daring memberikan suara mendukung keputusan tersebut, sementara satu anggota memilih menentang dan satu lainnya abstain.

Dewan Pusat adalah badan tetap yang berasal dari Dewan Nasional Palestina, badan legislatif tertinggi yang berafiliasi dengan PLO dan memiliki 188 anggota.

Pertemuan Dewan Pusat itu diadakan di tengah boikot oleh faksi-faksi besar dalam organisasi, termasuk Front Populer, Front Demokratik, dan Inisiatif Nasional Palestina, sebagai protes terhadap ketidakhadiran konsensus dan dialog.

Hamas mengkritik hasil pertemuan itu, dan menganggap bahwa hasilnya mengabaikan persyaratan persatuan nasional, dan menekankan pentingnya membangun kembali PLO secara demokratis dan inklusif.

Sejumlah analis memprediksi pengangkatan itu dilakukan demi kepentingan politik Abbas, terlebih suksesi kepemimpinan di tubuh PLO. Hussein al-Sheikh merupakan orang dekat Abbas, pentolah Fatah yang lebih mengedepankan dialog ketimbang angkat senjata menghadapi Israel.

Marwan Bishara, analis politik Al Jazeera, bahkan menyebut Hussein al-Sheikh sebagai "orang yang disenangi Israel."  

Selama ini, Hussein al-Sheikh sering ditunjuk sebagai penengah koordinasi keamanan antara Palestina dengan Israel.

"(Sheikh) selama 18 tahun terakhir dipersiapkan dalam hubungan antara Mahmoud Abbas, Otoritas Palestina, dan Israel," kata Bishara.

Bagi Bishara, keberadaan pria 64 tahun itu sangat cocok dengan sikap pragmatis Abbas dalam mengendalikan Palestina. Menyikapi Israel secara moderat, alih-alih angkat senjata macam Hamas, menjadikan Abbas sangat disenangi Barat dan Israel.

Hussein al-Sheik kemungkinan besar menjadi suksesor Abbas dengan gaya kepemimpinan yang mirip. Terlebih, pengangkatan al-Sheikh dilakukan di tengah seruan dunia luar agar kepemimpinan Palestina melakukan reformasi politik. Terutama, menjadikan Gaza sebagai wilayah yang sepenuhnya di bawah kendali PLO, bukan Hamas. (Anadolu/Al Jazeera)