Indonesia Tegas Anut Prinsip Satu China, Taiwan Urusan Internal RRC

Peta China dan Taiwan.

FAKTA.COM, Jakarta - Indonesia menegaskan menganut prinsip 'Satu China' sebagai kebijakan luar negeri yang mendukung pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Artinya, persoalan Taiwan, Hong Kong, Tibet, Makau, maupun Xinjiang merupakan masalah dalam negeri China.

"Indonesia tidak ada keinginan untuk mencampurinya karena jelas bahwa hal-hal tersebut adalah urusan internal China," kata Menlu Sugiono di Wisma Negara Diaoyutai, Beijing, Senin (21/4/2025).

Menlu Sugiono menyampaikan hal tersebut dalam Pertemuan 2+2 Tingkat Menteri Pertama China-Indonesia bersama dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Pertahanan China Dong Jun.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping pada 9 November 2024 yang mencapai kesepakatan bahwa kedua negara akan bekerja sama di lima pilar yaitu politik, ekonomi, pertukaran masyarakat, maritim dan keamanan.

"Kami menegaskan bahwa masyarakat dan pemerintah Indonesia, termasuk pihak militer secara konsisten menghormati China dalam isu Taiwan sedangkan soal Laut China Selatan, seperti yang Anda sampaikan bahwa ada tensi di sana dan punya potensi terjadinya eskalasi, kami ingin agar dialog terus dilakukan dan akhirnya menciptakan stabilitas di kawasan," ungkap Sugiono.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menlu Sugiono dalam konferensi pers bersama di Wisma Negara Diaoyutai, Beijing pada Senin (21/4). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Sebelumnya, Menlu China, Wang Yi, mengatakan ada dua isu utama dari China yang diharapkan dapat didukung oleh Indonesia. Yang pertama yakni masalah Taiwan.

"Pertama soal Taiwan, Partai Progresif Demokratik (DPP) bersikeras untuk isu kemerdekaan, padahal sesuai dengan Deklarasi Kairo dan Deklarasi Potsdam bahwa Taiwan dikembalikan dari Jepang," ungkap Wang Yi.

Menurut Wang Yi, Deklarasi Kairo pada 1943 secara tegas menuntut bahwa semua wilayah yang diambil Jepang dari China termasuk Taiwan di Pulau Formosa dikembalikan ke China. Sedangkan Deklarasi Potsdam 1945 selanjutnya menetapkan bahwa ketentuan Deklarasi Kairo harus dilaksanakan.

Setelah mendapat kepastian dari Indonesia, Menlu Wang Yi pun mengatakan bahwa China pun akan mendukung Indonesia sepenuhnya dalam isu internasional.

Masalah kedua adalah soal kelanjutan perundingan untuk membuat Kode Pedoman Perilaku Para Pihak (Code of Conduct atau COC) terkait Laut China Selatan.

"Dengan adanya COC maka ada pendekatan kolaboratif di Laut China Selatan dan dapat diikuti oleh semua pihak. Kami berharap Indonesia dapat memainkan peran lebih besar dalam negosiasi sehingga dapat menjaga stabilitas di Laut China Selatan," tambah Wang Yi.

Wang Yi pun berharap agar China dan ASEAN jangan mau dipecah oleh pihak luar yang ingin membuat hubungan keduanya tegang.

"Bila China dan ASEAN damai, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mencampuri urusan dalam negeri kita, tapi percayalah China tidak akan melakukan aksi unilateral dan membuat masalah di kawasan," ungkap Wang Yi

Di lain sisi, Menhan China, Dong Jun, mengatakan Amerika Serikat terus mendukung aksi separatisme di Taiwan dan China harus melakukan latihan militer untuk melakukan upaya penggentaran terhadap gerakan separatisme di Taiwan dan mencegah AS ikut campur di Taiwan.

"Tujuan kami adalah reunifikasi Taiwan dan kami akan selalu mendukung reunifikasi dengan cara apa pun," kata Dong Jun.

Masalahnya, ungkap Dong Jun, AS mengerahkan sistem rudal jarak menengah Angkatan Darat ke Filipina utara. Sistem rudal Typhon itu merupakan senjata berbasis darat yang bisa menembakkan Rudal Standar-6 dan Rudal Serang Darat Tomahawk sebagai bagian dari latihan tempur gabungan tentara AS dan Fipilina pada Oktober 2024.

"Hal ini tentu berbahaya untuk keamanan kawasan," ungkap Dong Jun. (ANT)