China Ancam Negara Lain yang Negosiasi dengan AS, Kenapa?

Ilustrasi dibuat menggunakan mesin AI Chatgpt

FAKTA.COM, Jakarta - China menegaskan menentang keras upaya negara lain yang membuat kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat dan berencana mengorbankan China. Beijing memperingatkan bahwa negara yang mendekat ke AS sekaligus menjauhi China bakal kena tindakan balasan.

Hal itu diucapkan China melalui keterangan Kementerian Perdagangan, Senin (21/4/2024), menanggapi isu yang beredar bahwa Pemerintah Trump akan menekan negara lain untuk membatasi perdagangan dengan China sebagai imbalan penurunan atau penghapusan tarif dari AS.

"Tiongkok dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan Tiongkok," kata juru bicara Kementerian Perdagangan China dalam sebuah pernyataan dikutip dari CNA, Senin.

Terlebih, sejumlah negara dilaporkan tengah melakukan negosiasi dengan AS terkait tarif Trump, termasuk Indonesia. "Jika situasi seperti itu terjadi, Tiongkok tidak akan pernah menerimanya dan akan dengan tegas mengambil tindakan balasan timbal balik," kata Kemendag China.

"Peredaan tidak akan mendatangkan perdamaian, dan kompromi tidak akan dihormati," tambah pernyataan itu.

Tiongkok menghormati semua negara yang bernegosiasi dengan AS agar kedudukan perdagangan menjadi setara. Namun, Negeri Tirai Bambu memperingatkan agar negara-negara lain jangan mau ditekan AS untuk membatasi perdagangan dengan China.

Menurut Beijing, cara pendekatan demi penghapusan tarif dari AS seperi itu pada akhirnya akan gagal dan merugikan pihak lain. "Mencari kepentingan pribadi sementara dengan mengorbankan kepentingan orang lain sama saja dengan mencari kulit harimau," kata Beijing.

Hampir semua negara dikenai tarif resiprokal oleh Presiden AS, Donald Trump. Tarif yang dikenakan berbeda-beda, dari 10 persen hingga 40-an persen. China dikenakan tarif tertingg hingga 245 persen lantaran terus menyerang balik AS dengan tarif balasan hingga 125 persen.

"Tiongkok bertekad (membalas) dan mampu melindungi hak dan kepentingannya sendiri," kata kementerian itu. (CNA)