Hungaria Sahkan UU Anti-LGBTQ, Larang Acara & Promosi Homoseksual

Ribuan orang dari kelompok LGBTQ mengikuti Budapest Pride

Text Sizesmallmediumlarge

Text Size

small

FAKTA.COM, Jakarta - Hungaria resmi mengesahkan undang-undang pelarangan perayaan kelompok LGBTQ+ di tempat umum. Pengesahan UU itu makin memperkuat kebijakan anti-LGBTQ yang diterapkan pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orban

UU itu disahkan setelah parlemen menggelar voting dengan hasil 136 suara menyetujui pengesahan UU anti-LGBTQ dan 27 suara menolak, Selasa (18/3/2025).

Saat hasilnya dibacakan pimpinan sidang, beberapa anggota parlemen oposisi menyalakan bom asap berwarna-warni sehingga membuat ruang sidang penuh dengan kepulan asap.

Aturan tersebut berisikan tentang adanya pembatasan berkumpul di wilayah Hungaria, perlindungan anak, serta larangan promosi dan penggambaran homoseksualitas kepada individu di bawah usia 18 tahun.

Bagi siapa saja yang melanggar aturan itu akan dikenai denda hingga 200.000 forint Hungaria (503 euro) atau Rp9 juta. Nantinya, hasil denda itu akan disumbangkan kepada dewan perwakilan anak.

UU itu juga sekaligus mengizinkan pihak berwenang menggunakan teknologi face recognition untuk mengidentifikasi wajah para pelaku demi mengetahui jenis larangan yang dilanggar.

Kebijakan ini menambah daftar panjang tindakan represif PM Hungaria terhadap komunitas LGBTQ+. Dalam pidato pada Februari 2025, PM Orbán memberi sinyal akan adanya pelarangan terhadap Budapest Pride, sebuah acara yang setiap tahunnya menarik ribuan peserta dan menjadi simbol perjuangan hak LGBTQ+ di Eropa timur.

Saat sidang berlangsung, kecaman datang dari kelompok pendukung LGBTQ+ dan Budapest Pride di luar gedung parlemen. Mereka menuding UU itu sebagai upaya pemerintah untuk menjadikan komunitas LGBTQ+ kambing hitam demi membungkam kritik terhadap rezim Orbán.

"Ini bukan perlindungan anak, ini adalah fasisme," ujar Máté Hegedűs, juru bicara Budapest Pride kepada media ketika berada di sana.

Hadja Lahbib, Komisaris Eropa untuk Kesetaraan, mengecam keputusan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan fundamental.

"Larangan ini menginjak-injak kebebasan, martabat, dan hak asasi manusia. Ini tidak seharusnya menjadi bahan perdebatan," tegasnya kepada media Euronews.

Ia menambahkan, bahwa kebebasan berekspresi dan hak berkumpul secara damai adalah nilai fundamental Eropa yang harus dijaga. Kebebasan memilih kepada siapa mereka menyukai pasangan dan keputusan pribadi yang mereka lontarkan kepada hak-hak yang diberikan. (Euronews/LATimes/AP)