Greenland usai Pemilu: Merdeka dari Denmark atau Dicaplok Trump?
Pesawat milik keluarga Trump mendarat di Nuuk, Greenland, saat Donald Trump Jr. berkunjung ke pulau tersebut 8 Januari 2025. Foto: https://x.com/DonaldJTrumpJr
FAKTA.COM, Jakarta - Partai Demokrat, yang berhaluan kanan-tengah, memenangkan pemilihan umum Greenland, yang digelar Selasa (11/3/2025). Kemenangan ini kemungkinan akan mengantarkan pemimpin partai Demokrat, Jens-Frederik Nielsen, sebagai Perdana Menteri Greenland untuk menggantikan Mute Bourup Egede.
Ini adalah kemenangan pertama Demokrat setelah bertahun-tahun parlemen Greenland dikuasai partai Inuit Ataqatigiit (IA).
"Kami tidak menyangka bahwa pemilihan akan menghasilkan hasil seperti ini," kata Nielsen kepada Greenland Broadcasting Corporation KNR TV. "Kami sangat senang."
Partai Demokrat memenangkan lebih dari 30 persen suara diikuti Partai Naleraq yang memenangkan 24,8 persen suara. Kedua partai itu mendukung penuh kemerdekaan dari Denmark. Perbedaannya hanya pada proses percepatannya.
Nielsen pun juga mengajak seluruh partai untuk bersatu menjaga Greenland di saat banyaknya minat besar dari negara asing.
“Partai Demokrat terbuka untuk berunding dengan semua pihak dan menginginkan persatuan. Terutama dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini,” kata Nielsen.
@fakta_pangea Presiden Terpilih AS, Donald Trump, kembali membahas keinginannya untuk menguasai Greenland dengan alasan Keamanan Nasional. PM Greenland, Mute Egede, menegaskan wilayah tersebut tidak akan dijual, sementara Kerajaan Denmark belum memberikan tanggapan terkait isu ini. #DonaldTrump #greenland ♬ original sound - Fakta Pangea
Pemilu Greenland pun mendapat perhatian Denmark, negara kerajaan yang memerintah Greenland sebagai koloni hingga tahun 1953 dan terus mengendalikan kebijakan luar negeri dan keamanannya. Greenland, bersama dengan Kepulauan Faroe, merupakan bagian dari kerajaan Denmark.
Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mengaku senang dan menyambut baik suksesnya Pemilu di Greenand. Ia pun mengucapkan selamat kepada Partai Demokrat atas kemenangannya di Greenland kali ini.
"Pemerintah Denmark akan menunggu hasil negosiasi yang akan berlangsung di Greenland. Namun, kami berharap dapat bekerja sama dengan Naalakkersuisut )(pemerintah Greenland) di masa mendatang,” kata Frederiksen, Selasa.
Greenland memperoleh hak pemerintahan sendiri pada 1979 meskipun tetap menjadi wilayah otonom di bawah kedaulatan Denmark. Pada 2008, Greenland mengadakan referendum, di mana 75,5 persen pemilih menyetujui Undang-Undang Pemerintahan Mandiri.
Undang-undang itu mulai berlaku pada 21 Juni 2009, yang memberi Greenland otonomi lebih luas dalam Kerajaan Denmark, meskipun kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan tetap berada di bawah kendali Denmark.
Namun, belakangan ini, Greenland mendapat tantangan berat dengan naiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam periode keduanya ini, Trump berambisi untuk mencaplok Greenland, menjadikannya negara bagian AS. Ambisi itu terus digaungkan Trump sejak pertama kali ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilu AS 2024.
Presiden Terpilih AS, Donald Trump, menyampaikan pesan Natal kontroversial dengan menuduh tentara China mengoperasikan Terusan Panama, menyindir PM Kanada Justin Trudeau soal pajak tinggi, dan mengungkap kembali keinginannya menguasai Greenland demi keamanan nasional AS.… pic.twitter.com/TB6H9RSLEY
— Faktacom (@Faktacom_) December 26, 2024
Terakhir, Donald Trump menggaungkan lagi keinginannya mencaplok Greenland di depan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Kamis (13/3/2025). Ucapannya dilontarkan hanya sehari setelah Partai Demokrat Greenland dinyatakan menang.
"Kami harus melakukannya. Kami benar-benar membutuhkannya untuk keamanan nasional," kata Trump kepada wartawan saat menjamu Mark Rutte.
Berbicara kepada Rutte, Trump mengatakan pemimpin NATO itu "bisa menjadi instrumental" dalam mewujudkan keinginannya. "Itulah sebabnya NATO mungkin harus terlibat, karena kami benar-benar membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional," tambahnya.