PM Li Qiang: Taiwan Bagian dari China
GuideToTaipei
FAKTA.COM, Jakarta - Perdana Menteri China, Li Qiang, menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok. Hal itu dikatakannya saat menyampaikan Laporan Kerja Pemerintah tahun 2024 dalam Sidang Kongres Rakyat Nasional China (NPC) di Balai Agung Rakyat, Beijing, Rabu (5/3/2025).
"Kami akan melaksanakan kebijakan Partai secara keseluruhan dalam era baru dalam menyelesaikan masalah Taiwan. Kami akan tetap berkomitmen pada prinsip 'Satu China'," kata PM Li Qiang dalam pembukaan NPC.
Menurutnya prinsip 'Satu China' sesuai Kesepakatan pada 1992. China pun tegas menentang kegiatan 'separatisme' dan campur tangan eksternal yang bertujuan untuk kemerdekaan Taiwan.
China disebut akan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kebijakan untuk mendorong pertukaran budaya dan kerja sama ekonomi di Selat Taiwan serta memajukan pembangunan lintas Selat yang terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat China di kedua sisi.
"Kami akan dengan tegas mendorong tujuan penyatuan kembali China dan bekerja sama dengan sesama warga China di Taiwan untuk mewujudkan tujuan mulia bangsa," ungkap PM Li.
Selain itu, PM Li mengatakan anggaran pertahanan China Pada 2025 akan meningkat 7,2 persen menjadi 1,78 triliun yuan atau sekitar Rp4,05 kuadriliun.
"Kami akan meningkatkan pelatihan militer dan kesiapan tempur, mempercepat pengembangan kemampuan tempur baru, dan membangun kerangka militer modern dengan karakteristik China sehingga dapat dengan kuat menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China," ungkap PM Li.
Pemerintahan di setiap tingkatan, ungkap PM Li, akan memberikan dukungan yang kuat untuk pengembangan pertahanan nasional dan angkatan bersenjata dan menyempurnakan mekanisme untuk memperkuat dukungan timbal balik antara sektor sipil dan militer.
Sekadar informasi, sidang NPC (National People's Congress) merupakan bagian dari rangkaian sidang parlemen "Dua Sesi" selama 4-11 Maret 2025. Sidang bertujuan mengkaji laporan kerja pemerintah pusat 2024 dan menetapkan rencana kerja pemerintah China pada 2025. (ANT)