Platform Digital Diminta Lebih Aktif Lawan Hoaks Pilkada

FAKTA.COM, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengimbau penyelenggara platform digital untuk berperan aktif dalam memerangi penyebaran berita palsu atau hoaks terkait Pilkada Serentak 2024. 

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Prabunindya Revta Revolusi, menegaskan bahwa platform digital memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah hoaks yang berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

"Platform digital harus bertanggung jawab atas penyebaran hoaks di platform masing-masing, karena berita palsu yang menyebar bisa merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi di Indonesia," ujar Dirjen Prabu dalam Forum Komunikasi dan Konsultasi, Jakarta, Rabu (04/09/2024).

Berdasarkan data Kementerian Kominfo, sejak Januari hingga Agustus 2024, tercatat ada 1.195 isu hoaks terkait Pilpres. Prabu menambahkan bahwa hoaks, baik dalam bentuk disinformasi maupun malinformasi, sangat berbahaya karena dapat mengarahkan publik pada pemahaman yang salah mengenai situasi politik, terutama jelang Pilkada.

Untuk itu, Kominfo mendorong platform digital agar lebih proaktif dalam melakukan penyaringan dan pengawasan konten yang berpotensi memecah belah bangsa. Teknologi yang dimiliki platform digital dinilai memadai untuk mendeteksi dan memfilter konten berbahaya.

"Kami berharap platform digital bertanggung jawab dalam proses filtrasi ini, agar dunia maya tidak terlalu jauh dari realitas di dunia nyata," tambahnya.

Selain itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, turut menekankan pentingnya peran media massa dalam menciptakan Pilkada Serentak 2024 yang damai. Menurutnya, media massa sebagai pilar demokrasi memiliki andil besar dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada.