Pakar: Sistem PDNS Terburu-Buru, Harus Cari Siapa Aktornya!

FAKTA.COM, Jakarta- Pakar Telematika, Roy Suryo, menganggap serangan siber yang terjadi di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya merupakan akibat dari pemberlakuan sistem PDN (Pusat Data Nasional) yang terburu-buru untuk dilaksanakan.

Sebab, pembangunan PDN-1 di Cikarang diproyeksi akan selesai pada Oktober mendatang. 

Tujuan adanya PDN untuk mendukung rencana Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Bulan Februari pemerintah sewa server di Surabaya dan Serpong untuk 400-an tenant kementerian/lembaga dan pemda. Untuk kepentingan siapa PDNS ini dipercepat? kejar tayang agar bisa diresmikan di HUT-79 RI, ini kan konyol,” kata Roy pada Fakta, Senin (8/7/2024)

Sebagai informasi, proyek PDN ialah proyek nasional yang dimandatkan presiden lewat Peraturan  Presiden No. 132 Tahun 2022 dan No. 82 Tahun 2023.

Rencana PDN akan dibangun pada 4 titik, yaitu: 1. Kawasan Industrial Estate Deltamas Cikarang, 2. Nongsa Digital Park, Batam. 3. Balikpapan IKN, Kalimantan Timur dan 4. Labuan Bajo, Manggarai Barat,  NTT.

“Karena sifatnya yang memaksa dan diluar rencana awal, baik secara anggaran dan pembangunan, maka besar kemungkinan akan terjadi masalah seperti peretasan PDNS 2 yang hingga kini masih runyam penanganannya,” ucap dia. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa proyek PDNS 2 ini memakan biaya senilai 700 miliar untuk sewa server di Serpong (Lintasarta) dan Surabaya (Telkomsigma). Untuk kedua PDNS tersebut telah menggunakan Tier 3 dan Tier 4 dan standar ISO-27001 (standar keamanan pusat data-red).

“Sejak awal sebenarnya proyek PDNS ini agak dipaksakan karena seharusnya PDNS Serpong Tier 4 juga, kemudian PDNS Surabaya ternyata hanya pakai sistem proteksi Windows Defender, sistem DRC (Disaster Recovery Center) juga CERT (Computer Emergency Response Team) yang tidak berfungsi, dan paling fatal tidak ada back-up sama sekali,” jelas Roy.

“Wajar kita curiga benarkah biaya untuk kedua PDNS bernilai ratusan miliar?” tanya Roy. 

“Sebenarnya bila Menkominfo, Budi Arie, mau jujur bilang “siapa” yang memaksakan percepatan sistem PDNS agar diresmikan pada HUT 79 RI akan mengurangi dosa nya. Namun, bila memang dia ‘sebab utamanya’, maka cocok bila Budi Arie mundur sesuai Petisi SafeNet,” tegas Roy. 

Untuk itu ia menilai, kasus PDNS 2 ini harus dilakukan investigasi utama terkait siapa yang memaksakan program PDN harus cepat beroperasi, diluar audit anggaran dan audit pelaku yang lalai sehingga PDNS 2 terkena serangan siber, jelas Roy.