Insiden Data Bocor, SAFEnet: Keterbukaan Pemerintah Penting

FAKTA.COM, Jakarta - Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mengajukan permohonan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemkominfo, terkait upaya pemulihan data insiden serangan siber pusat data nasional sementara (PDNS) 2.

Menurut direktur SafeNet, Nenden Arum hal ini menjadi penting terlebih untuk permasalahan yang menyangkut data pribadi warga negara. Keterbukaan pemerintah menjadi poin penting.

“Karena salah satu hal yang penting dalam kasus-kasus serangan siber itu adalah adanya keterbukaan informasi dan transparansi dari pemerintah,” ujarnya saat dihubungi Fakta, Jumat (5/7/2024).

Dia menilai, hal-hal seperti layanan apa saja yang terganggu, data-data yang terdampak, hingga upaya yang sedang atau akan dilakukan oleh pemerintah mestinya diumumkan ke publik. Perlu adanya komitmen pemerintah untuk tetap transparan ke publik.

“Informasi-informasi tersebut yang hingga saat ini tidak kita dapatkan,” tegas Nenden.

Oleh karena itu, Nenden dan SAFEnet menganggap perlu adanya upaya untuk meminta keterbukaan pemerintah dalam permasalahan ini. Termasuk bersurat ke PPID Kemkominfo.

Sebelumnya, Pemerintah mengatakan tengah berupaya untuk dapat menanggulangi dampak yang timbul akibat serangan siber tersebut. 

Direktur Network dan IT Solution Telkom Indonesia Herlan Wijarnako menjelaskan, ada dua tahapan proses pemulihan. Tahapan pertama dilakukan pada layanan yang memiliki cadangan data, dan tahapan kedua untuk para pemilik data yang tak memiliki cadangan data.

Para tenant yang memiliki cadangan data itu sudah dihubungi untuk kemudian dibantu mengaktifkan kembali layanan publiknya lewat medium sementara yang didukung oleh PDNS 1 di Serpong, Tangerang Selatan dan cold storage atau pusat data cadangan di Kepulauan Riau.

Selanjutnya untuk pemulihan tahap dua, Herlan menyebutkan bahwa pihaknya telah menghubungi 238 tenant lainnya yang masih belum memiliki kejelasan cadangan data atau tidak.