Dekat dengan Silicon Valley, Bagaimana Pandangan Kamala Harris Terhadap AI?

FAKTA.COM, Jakarta - Semua mata kini tertuju pada Kamala Harris, calon presiden AS dari Partai Demokrat, dan pandangannya terhadap isu-isu hangat seperti teknologi besar, hak privasi, dan kecerdasan buatan (AI).

Kamala Harris adalah penduduk asli Bay Area yang memiliki hubungan mendalam dengan Silicon Valley. Harris menghadiri pernikahan salah seorang pendiri aplikasi Napster, Sean Parker, lebih dari setahun yang lalu. Selain itu, saudara iparnya adalah Tony West, kepala bagian hukum Uber.

Dia juga mantan jaksa penuntut utama di San Francisco dan negara bagian California, rumah bagi banyak perusahaan teknologi terbesar dan terkuat di dunia. 

Sepanjang karirnya, Harris telah mengejar perusahaan teknologi besar dalam masalah seperti privasi data dan materi seksual non konsensual. Namun, dia juga secara konsisten menguangkan sumbangan dari banyak donatur utama Silicon Valley.

Sebagai Wakil Presiden, Harris dikirim ke Inggris untuk KTT Global tentang Keamanan AI di London tahun lalu.

"Sama seperti AI yang berpotensi untuk melakukan kebaikan yang mendalam, AI juga berpotensi menyebabkan kerusakan yang mendalam," kata Harris dalam sambutannya di sana, dilansir dari GZERO, Rabu (24/7/2024).

Dia berbicara tentang tidak hanya risiko eksistensial yang menjadi fokus KTT tersebut, tetapi juga bias algoritmik, deepfake, dan hukuman yang salah yang dapat disebabkan oleh AI.

Waspada Tiga Modus Penipuan Gunakan AI

Harris bahkan memperingatkan CEO teknologi papan atas, termasuk Sam Altman dari OpenAI dan Satya Nadella dari Microsoft, bahwa mereka memiliki 'tanggung jawab moral dan hukum' untuk mengurangi risiko AI.

Ia setuju dengan Biden bahwa melindungi masyarakat dari bahayanya tidak harus bertentangan dengan kemajuan inovasi.

Harris menyoroti isu-isu seperti penipuan AI, teknologi deepfake, dan bias algoritmik dalam pidatonya tahun 2023 di KTT Global tentang Keamanan AI di London.

Ini menunjukkan bahwa ia dapat meluncurkan kebijakan yang ditargetkan untuk membatasi gangguan AI jika ia berkuasa

Menurut Harris, dengan tidak adanya regulasi dan pengawasan pemerintah yang kuat, beberapa perusahaan teknologi memilih untuk mengutamakan keuntungan daripada kesejahteraan pelanggan mereka, keselamatan masyarakat dan stabilitas demokrasi.

Putin dan Kim Jong Un Tampil dalam 'Catwalk AI' Elon Musk

Namun, dengan Pemerintahan Biden yang masih tertinggal dari pemerintah Eropa dalam hal menetapkan perlindungan AI menjadi undang-undang, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah tindakan keras Harris yang potensial akan cukup besar untuk memengaruhi warga AS pada umumnya.

Adam Conner, wakil presiden kebijakan teknologi di CAP Action menilai bahwa pengalaman Harris menangani AI dalam pemerintahan Biden- Harris akan sangat berguna apabila ia menjadi presiden.

"Masalah kebijakan teknologi bukanlah hal baru bagi Wakil Presiden Harris, yang memiliki sejarah panjang dalam menangani isu-isu teknologi utama sejak menjabat sebagai Jaksa Agung dan Senator dari California, dan keahlian tersebut akan sangat berguna jika ia menjadi presiden berikutnya," ujar Conner kepada GZERO.  

Meskipun pemerintahan Donald Trump berjanji untuk bersikap lepas tangan dalam hal regulasi AI, pemerintahan Harris diprediksi akan mengikuti jejak Biden. Biden memperkuat kontrol ekspor chip, mengeluarkan perintah eksekutif yang ekstensif tentang AI, dan meningkatkan adopsi teknologi oleh pemerintah, termasuk di militer.

Harris tidak asing lagi dalam hal berjalan di garis tipis antara pro-inovasi dan keras terhadap teknologi. Dia telah melakukannya selama beberapa dekade. 

Pengalamannya tersebut diprediksi akan membantunya memenangkan kembali Silicon Valley dan membuat perbedaan pada isu-isu teknologi yang penting.