Bangun Gedung di IKN, OJK Tempati Lahan 13.800 Meter Persegi

FAKTA.COM, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati rencana pembangunan gedung kantor utama OJK di area Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rencana ini, tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. di lokasi IKN, Kalimantan Timur.

Dengan kesepakatan tersebut, maka OJK akan menggunakan lahan seluas 13.9000 m2 di IKN.

"Poin-poin perjanjian OJK dan Otorita IKN antara lain mengenai penggunaan barang milik negara (BMN) berupa tanah untuk pembangunan gedung kantor dan fasilitas penunjang lainnya bagi OJK untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan," kata Mahendra, Kamis (29/2/2024).

Sebagai informasi, pembangunan kantor OJK di IKN menjadi bagian dari amanat UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pasal 3 yang mewajibkan bahwa kantor utama  OJK harus berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan RI.

Perjanjian OJK dan Otorita IKN ini sendiri, juga didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 179/KM.6/KNL.0704/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Otorita Ibu Kota Nusantara Yang Dioperasikan Oleh Pihak Lain Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Secara posisi, kantor OJK akan berada di bidang tanah yang berlokasi di Sub Wilayah Perencanaan (SWP) I.A., Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara.

Kehadiran kantor OJK ini diklaim sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program pengembangan IKN yang dilakukan pemerintah, serta ditujukan guna mendukung kepentingan perekonomian nasional melalui pembangunan infrastruktur sektor jasa keuangan seperti pembangunan pusat layanan perbankan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN.