Utang Anies ke Warga Jakarta, Bukan Prabowo

FAKTA.COM, Jakarta - Juru bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid mengatakan bahwa Anies Baswedan tak memiliki utang jasa kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengusungnya menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu.

Kholid menyebut, Anies hanyalah berhutang jasa kepada warga Jakarta yang telah menaruh kepercayaan kepadanya.

"Memang benar Mas Anies berutang jasa politik, tetapi bukan kepada Pak Prabowo tetapi kepada warga Jakarta yang dengan tulus memilihnya,” ujar Kholid dalam keterangannya, Jumat (15/12/2023)

Kholid pun mengingatkan kepada Prabowo, bahwa pencalonan Anies Baswedan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 bukan semata-mata karena peran Prabowo dan Partai Gerindra, tetapi justru ada peran PKS.

Gibran Minta Maaf Kena Tegur KPU Jadi 'Kompor' Debat Perdana

"Pencalonan Mas Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta itu oleh dua partai, PKS dan Gerindra. Dan bagi PKS, ketika Mas Anies terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta maka beliau adalah milik seluruh warga Jakarta, bukan milik PKS atau Gerindra,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kholid juga meminta pihak Prabowo dan para pendukungnya untuk mengingat kembali peristiwa pencalonan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu.

"Kita harus ingat ya, saat itu Gerindra yang mengusung Bang Sandiaga Uno yang merupakan kader dari Gerindra, sedangkan PKS mengusung Mardani Ali Sera sebagai pendamping Bang Sandi,” katanya.

“Karena situasi politik yang sangat dinamis, PKS berbesar hati menyerahkan hak pengusungan Mardani tersebut ke Mas Anies. Takdirnya, terpilihlah pasangan Anies-Sandi. Alhamdulillah Mas Anies jadi Gubernur DKI." sambungnya.

Atas dasar hal tersebut, Kholid menyayangkan atas sikap Prabowo yang terkesan menyerang pribadi kepada Anies dan tampak emosional dalam debat capres pertama yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa, (12/12/2023) lalu.

"Tampaknya Pak Prabowo belum move on. Bukannya adu gagasan untuk kedepan, justru menyerang personal dengan mengungkit-ungkit masa lalu. Ini tidak baik dan tidak dewasa." tutupnya.

Ini Closing Statement 3 Capres saat Debat Pilpres Perdana

Sebelumnya, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut bahwa capres nomor urut 1 Anies Baswedan, tidak akan menjadi gubernur DKI Jakarta jika demokrasi di Indonesia tidak berjalan dan dirinya tidak mengusungnya.

Prabowo melontarkan pernyataan tersebut untuk menanggapi pernyataan Anies Baswedan yang menyebut bahwa publik saat ini tidak percaya pada proses demokrasi di Indonesia. Menurut Prabowo, pernyataan tersebut berlebihan.

Ketika berbicara mengenai demokrasi, Anies menyatakan setidaknya ada tiga hal penting dalam demokrasi, yaitu kebebasan berbicara, adanya oposisi yang dapat mengkritik pemerintah, dan pemilihan umum yang bersifat netral, transparan, jujur, dan adil.

"Oposisi, kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok, bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur," kata Anies dalam debat capres pertama di Kantor KPU.

Menjawab pernyataan Anies, Prabowo berpendapat bahwa pernyataan Anies terlalu berlebihan ketika menyebut publik tidak mempercayai proses demokrasi saat ini.

“Mas Anies, Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan,” balas Prabowo.

Dosa HAM Masa Lalu, Negara Bisa Apa?

Prabowo mengingatkan bahwa tanpa proses demokrasi dan tanpa dukungan darinya, Anies mungkin tidak akan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Mas Anies mengeluh tentang demokrasi, ini dan itu. Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung bapak,” ujar Prabowo.

"Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi Mas Anies. Anda ke rumah saya. Kita oposisi, Anda terpilih,” sambung Prabowo.