Ramai-ramai Memantau Pemilu 2024, Senjakala Bawaslu?

FAKTA.COM, Jakarta - Isu kecurangan kerap muncul setiap Pemilu. Seiring berjalannya waktu, masyarakat pun mulai sadar untuk ikut mengawasi pesta demokrasi lima tahunan itu.

Tahun ini, sejumlah aplikasi, platform, dan situs pengawas Pemilu bermunculan. Teknologi itu memudahkan masyarakat ikut memantau pelaksanaan Pemilu 2024.

Salah satu yang kembali muncul adalah KawalPemilu. Dikutip dari situs resminya, KawalPemilu berdiri sejak 2014 untuk menjaga suara rakyat di Pemilu melalui teknologi real count cepat & akurat.

"Misi kami memampukan seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal pelaksanaan dan penghitungan hasil Pemilu di setiap TPS se-Indonesia melalui teknologi yang mudah dan andal," demikian keterangan pada situs resmi kawalpemilu.org.

Selain KawalPemilu, ada pula RekamJejak.net, sebuah platform digital yang dikembangkan Indonesia Corruption Watch (ICW). RekamJejak.net menyajikan informasi seputar rekam jejak pejabat publik dan calon pejabat publik.

Mengutip rumahpemilu.org, situs lain yang juga mempunyai misi memantau Pemilu 2024 adalah Kecuranganpemilu.com.

Platform tersebut berangkat dari kesadaran bahwa penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari kecurangan yang dilakukan oleh banyak pihak.

Terakhir, ada aplikasi JagaSuara2024. Aplikasi memantau pemilu khususnya terkait penghitungan suara, dengan memotret dan membaca formulir perhitungan suara (formulir C.Hasil) di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai, kemunculan pengawas dari masyarakat merupakan salah satu bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu.

"Di masa akan datang peran Bawaslu di negara demokrasi itu kan gak butuh. Yang mengawasi demokrasi pelaksanaan Pemilu itu masyarakat sendiri melalui kanal-kanal kawalpemilu dan lain-lain," kata Muradi kepada fakta.com, Selasa (13/2/2024).

Menurut Muradi, saat ini masyarakat melihat banyak kejanggalan di tubuh Bawaslu. Fungsinya, kata dia tidak cukup terlihat dalam konteks misalnya mengawasi praktik-praktik kepemiluan yang cenderung curang.

"Sebenarnya bawaslu kayak senjakala, di simpang jalan, karena dia tidak mampu misalnya mencegah mengurai, mengurangi praktik-praktik kecurangan," tandas Muradi.

Lebih lanjut Muradi mengatakan, Bawaslu bukan sebagai pendidikan politik. Tapi, kata dia, Bawaslu memiliki akses untuk mencegah kecurangan-kecurangan.

"Sekarang curangnya massif, apa peran mereka? Maka muncullah beberapa lembaga yang menganggap pentingnya pengawalan dan pengawasan terhadap kepemiluan. Itu kemudian yang membuat mereka harus ada. Kalau misalnya bawaslunya efektif saya kira kita enggak butuh," tutup Muradi.