PSI Bantah Jokowi Ikut Campur Dorong Kaesang di Pilkada Jakarta

FAKTA.COM, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep membantah pernyataan politisi PKS yang menyebutkan Presiden Joko Widodo ayahnya, ikut campur di Pilkada Jakarta.

"Jangan bawa-bawa Presiden lah, yang Ketua Umum kan saya," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Menurut Kaesang, yang berhak memutuskan siapa maju mewakili PSI dalam pilkada adalah dirinya selaku ketua umum.

Beberapa hal pun akan menjadi pertimbangan Kaesang dalam menentukan siapa sosok yang akan maju di Pilkada Jakarta. Salah satunya, banyaknya pihak yang datang ke PSI untuk meminta dukungan partai berlambang mawar merah itu.

"PSI kan punya kursi di Jakarta, lumayan ada 8 kursi. Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung PSI. Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya nggak apa-apa juga," kata dia.

Terlepas dari itu, dia berharap penyebar isu tersebut tidak mencederai momentum Pilkada 2024 ini dengan hoaks yang menyesatkan masyarakat.

"Terlebih lagi akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong seperti itu. Masyarakat kita sudah cerdas." kata Kaesang

Sebelumnya, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Habsyi mengatakan, Presiden Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang kepada partai-partai politik untuk diusung dalam Pilkada Jakarta.

Kaesang diisukan ingin dipasangkan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Diketahui, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta menyebutkan akan ada kejutan pada bulan Agustus 2024 terkait dengan nama bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta.

"Calon tentu saja masih sangat dinamis, seperti yang disampaikan Ketum Mas Kaesang di banyak pertemuan, yaitu tunggu kejutannya pada bulan Agustus," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina dalam kunjungan ke Gedung Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Jakarta, Selasa (25/6).

Elva menjelaskan, partainya masih menjaring pihak potensial untuk bisa menyelesaikan masalah Jakarta seperti isu kemacetan, darurat sampah di Jakarta, dan masalah kesejahteraan masyarakat, khususnya bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. (ANT)