PKS Siap di Dua Kaki: Oposisi atau Koalisi

FAKTA.COM ,Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan bahwa partainya siap untuk menjadi oposisi ataupun koalisi pada pemerintahan mendatang.

"PKS punya pengalaman 10 tahun masuk koalisi di masa Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan 10 tahun menjadi oposisi di masa Pak Jokowi. Jadi oposisi enggak ada masalah, koalisi siap, kita lihat dinamikanya," kata Jazuli, Senin (29/04/2024).

Anggota Komisi I DPR RI itu mengungkapkan bahwa pilihan untuk menjadi koalisi atau oposisi setelah pilpres hanyalah persoalan teknis.

Jazuli pun menyatakan pihaknya tidak pernah membatasi diri setelah Pilpres 2024 dihelat. Sebaliknya, konsisten mendorong kerja sama dengan seluruh komponen bangsa dan kekuatan politik untuk mewujudkan tujuan nasional bernegara.

"Kami tidak pernah membatasi diri bekerja sama dengan siapapun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama. Kompetisi itu saat pemilu, kita tawarkan gagasan, kita adu gagasan. Tapi setelah pemilu maka kompetisi selesai, dan kita kembali satu tujuan yaitu membangun bangsa," ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

Dia menuturkan bahwa sikap resmi PKS untuk menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan oleh musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).

"Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal, tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat," ucapnya.

Meski demikian, dia masih enggan membeberkan terkait waktu pelaksanaan musyawarah Majelis Syura dan DPTP sehingga meminta publik untuk menunggu pengumuman sikap resmi PKS.

"Kapan waktunya? Tunggu saja toh pelantikan presiden dan wapres masih bulan Oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioning-nya," katanya.

Sementara persoalan oposisi dan koalisi, tak segampang hanya menyangkut masalah tekni bagi peneliti senior BRIN, Prof Lili Romli. Lili mengatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi harapan terakhir untuk duduk di kursi oposisi.

Menurutnya kekuatan oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih tetap dibutuhkan secara signifikan agar ada kontrol serta pengawasan terhadap pemerintah. Jika tidak ada oposisi, menurutnya kebijakan yang dimunculkan cenderung merugikan rakyat seperti di era Orde Baru.

"Kalau semuanya masuk, ya wassalam, DPR betul-betul tidak akan memainkan peran," kata Lili dalam kegiatan webinar bertajuk 'Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi' yang dipantau dari Jakarta, Senin.

Dia menilai saat ini Presiden Terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto ingin merangkul semua partai yang ada di luar koalisi pendukungnya, yakni Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga PKS.