Masuk Bursa Capim KPK, Bagaimana Rekam Jejak Sudirman Said?

FAKTA.COM, Jakarta – Tahap seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dibuka.

Banyak tokoh publik yang akhirnya mendaftarkan diri, salah satunya Sudirman Said.

Pengamat politik Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menyampaikan track record Sudirman Said dalam kelembagaan dan pemberantasan korupsi termasuk mumpuni. Menurutnya, Sudirman Said merupakan orang yang tepat untuk menjadi capim KPK.

KPK Tahan Muhaimin Syarif, Penyuap Eks Gubernur Maluku Utara

“Kita tahu bahwa Sudirman Said merupakan Dewan Pengawas di Masyarakat Transparansi Indonesia dan Ketua di Institut Harkat Negeri, yang mana keduanya concern di bidang pemberantasan korupsi, good governance, dan clean government,” kata Usep, saat dihubungi Fakta, Rabu (17/7/2024).

Usep mengamini track record Sudirman Said saat menjadi Menteri ESDM dulu juga baik. Sudirman Said mendirikan satuan antikorupsi yang mendidik para perangkat pemerintahan untuk kepentingan pemberantasan korupsi.

Selain itu, Sudirman Said juga membantu rehabilitasi Aceh dan Nias melalui Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias (BRR).

Pimpinan KPK Akui 8 Tahun Bekerja Gagal Berantas Korupsi

“Kalau dilihat secara track record, ya Sudirman Said ini bersih, tidak korupsi. Tetapi memang dia pernah menjadi kader Partai Gerindra dan tim sukses calon presiden,” tutur Usep.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, menambahkan perihal Sudirman Said menjadi kader Partai Gerindra belum dapat dipastikan kebenarannya.

Namun, apabila benar pernah menjadi kader, Muradi berujar Sudirman Said sah-sah saja maju sebagai capim KPK selama Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politiknya sudah dicabut.

Pansel KPK: Pendaftar Capim Perempuan Sangat Minim

“Dia pengurus atau bukan di Gerindra? Punya KTA tidak? Kalau sekadar pendukung kontestasi, saya kira aturan KPK tidak melarang. Yang dilarang itu apabila pengurus atau kader partai politik,” kata Muradi, saat dihubungi Fakta, Rabu (17/7/2024).

Muradi menekankan perlu dilihat dulu peraturan dari KPK apakah memperbolehkan eks kader partai politik mencalonkan diri sebagai capim KPK atau tidak.

“Dicek dulu apakah Sudirman Said itu sudah lebih dari lima tahun tidak lagi menjadi kader Gerindra atau tidak, karena kalau kurang dari lima tahun itu juga dapat menjadi pertanyaan. Tetapi dugaan saya dia bukan kader, hanya teman baik dari para politisi Gerindra,” ujar Muradi.

KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Korupsi LNG Pertamina

Sudirman Said sebelumnya merupakan anggota Tim Penasihat Kampanye Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dan juru bicara Tim Kampanye Nasional Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

“Soal kedekatannya dengan politisi, ya tidak bisa dihindari. Justru yang jadi masalah bukan pribadi Sudirman Said, tetapi mekanisme kelembagaan dan independensi dari KPK itu sendiri,” ucap Usep.

Menurut Usep, KPK seharusnya dikeluarkan dari rumpun eksekutif. KPK harus dibuat independen yang terpisah dari lembaga-lembaga lain dan para pejabat.

“Misalnya pemilihan Dewan Pengawas KPK harus dilakukan dalam mekanisme seleksi yang ketat, jangan memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkatnya,” lanjut Usep.

Soal Kasus Hukum Firli Bahuri, Ketua KPK: Tanyakan ke Pejabat Bersangkutan

Selain itu, kata Usep, KPK tidak dapat menjadi lembaga independen karena para pegawainya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). KPK menjadi tumpul karena lembaga-lembaga pemerintahan lain masih ‘mandul’ dalam pemberantasan korupsi.

“Pendidikan antikorupsi dan penyidikan korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan selama ini masih bergantung pada KPK. Jadi menurut saya permasalahannya terletak di kelembagaan dan independensi KPK, bukan pada sosok Sudirman Said secara personal,” tandas Usep.

Muradi juga mengamini KPK sebagai lembaga ekstra yudisial seharusnya dipisahkan dari ranah eksekutif, sehingga lebih leluasa dalam memberantas korupsi.

Citra KPK Turun, Johan Budi: Apa Kendala yang Terjadi?

“KPK jadi tidak punya independensi untuk menegakkan hukum dan membersihkan Indonesia dari praktik-praktik korupsi,” terang Muradi.

Sementara Usep menegaskan Sudirman Said termasuk tokoh publik yang bersih dan memiliki pengalaman dalam aktivitas antikorupsi.

Selain itu, Sudirman Said juga memiliki banyak pengalaman dalam mengelola lembaga atau organisasi yang berperan dalam pemberantasan korupsi.

“Kinerja KPK menurun ketika kelembagaannya tidak dibuat independen. Jadi memang masalahnya ada di KPK-nya, bukan di Sudirman Said karena ia memang capable,” tandas Usep.