KPU: Debat Pilpres Akan Lebih Banyak Interaksi Antar Capres

FAKTA.COM, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengungkapkan, debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) memberi kesempatan lebih banyak kepada kontestan untuk saling berkomentar pada acara besok, Selasa (12/12/2023). Hal itu akan membuat suasana debat tak monoton.

Dia menjelaskan, empat dari enam segmen yang ada, terdapat sesi khsusus saling menanggapi antar calon.

"Supaya debatnya ini enggak terkesan monoton, enggak seperti cerdas-cermat, ada interaksi atau tidak, kami pastikan bahwa di dalam rundown itu justru kesempatan antar calon untuk berinteraksi itu boleh dikatakan untuk debat Pemilu 2024 ini lebih banyak," tutur Hasyim saat konferensi pers, Senin (11/12/2023).

Diungkapkan Hasyim, segmen pertama akan diisi oleh penyampaian tata tertib dan visi-misi atau program kerja dari masing-masing capres.

KPU Larang Capres-Cawapres Bicara Saat Dampingi Pasangannya Debat

Untuk sesi interaksi antar calon akan digelar pada segmen kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk segmen terakhir atau keenam adalah pernyataan penutup atau closing statement.

"Jadi dari enam segmen itu yang masing-masing capres diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi tanpa diajukan pertanyaan itu sesi pertama atau segmen pertama kemudian segmen keenam," jelasnya.

Dirinya menegaakan, moderator hanya bersifat memandu jalannya acara debat serta menyampaikan pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis.

"Semuanya kan dari moderator. Apa-apa yang gagasan (hasil pekerjaan) panelis, kalau pertanyaan nanti yang sampaikan moderator," katanya.

Simulasinya, sebagai contoh calon A diberi kesempatan menjadi pembicara pertama. Kemudian calon B dan C berkesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikam oleh calon A. Setelah ditanggapi, calon A juga diberikan kesempatan untuk menanggapi lagi.

"Supaya kemudian clear di bagian perdebatan itu," ucapnya.

Adapun debat Pilpres besok temanya meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.