Cak Imin: Jangan Ngaku Pemuda Kalau Masih Sembunyi di Ketiak Opa-opa

Oleh Riezky Maulana - fakta.com
29 Januari 2024 14:43 WIB
Muhaimin Iskandar di debat cawapres. (Tangkapan Layar YouTube KPU RI)

FAKTA.COM, Jakarta - Cawapres nomor urut 1 menyinggung fenomena pascadebat keempat Pilpres 2024. Kata dia, ada lawan debat yang tak bisa membantah pernyataannya, tapi malah dibantu oleh 'opa-opa' yang ada di sekitarnya.

"Jangan minta tolong orang lain untuk membantah pendapat saya. Jangan pernah mengaku pemuda kalau kamu bersembunyi di balik ketiak opa-opa yang lain," ujar Muhaimin dalam acara deklarasi Relawan Kawula Muda Nusantara AMIN di Jakarta, Minggu (28/1/2024).

Pada debat keempat Pilpres 21 Januari 2024 lalu, pria yang akrab disapa Cak Imin itu terlibat adu argumen dengan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka ihwal hilirisasi nikel. Selain itu, ada silang pendapat terkait dampak buruk ekologis dari pemerintah tambangan.

Luhut Kasih Paham Tom Lembong soal Harga Nikel

Tak lama berselang, Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara. Cak Imin pun sempat diajak untuk ke area pertambangan oleh Luhut.

Ketua Umum PKB itu mengatakan, bila berdebat dengannya dan ada pernyataan yang tidak disetujui, maka sepatutnya dibantah saja.

"Ya kalau kamu debat sama saya ya kamu harus bantah," ucapnya.

Cak Imin juga menuturkan, dulu ketika zaman Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, ada jabatan Menteri Otonomi Daerah. Adapun tugasnya sebagai penyeimbang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Namun, saat ini, termasuk APBN semuanya tersentralisasi oleh pusat. Daerah pun hanya kebagian sedikit.

Dirinya pun mempersilakan jika ada menteri yang tak setuju dengan perkataan itu. Menurut dia, lebih baik adu data.

"Dulu zaman Gus Dur jadi presiden ada namanya Menteri Otonomi Daerah, ingin menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah. Hari ini semuanya sentralistrik pusat, tanya bupati wali kota, tanya gubernur semuanya serba sentralistik," jelasnya.

"Anggaran disentralkan, APBN 80% pusat, 20% baru di daerah. Jadi boleh kalau ada menteri bantah boleh, saya wakil ketua DPR juga tau data, sama-sama tahu data," lanjutnya.

Bagikan:

Data

Komentar (0)

Login to comment on this news

Updates

Popular

Data
Pointer
Interaktif
Program
Jobs
//