Bamsoet: Munaslub Golkar Bisa Kapan Saja

FAKTA.COM, Jakarta - Isu musyawarah nasional luar biasa alias munaslub mencuat dan terus menerpa Partai Golkar. Salah satu yang mendorong munaslub adalah tidak adanya kejelasan partai beringin tersebut untuk segera mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden yang ingin di ajukan dalam kontestasi 2024 mendatang.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan jika Partai Golkar bisa kapan saja menggelar munaslub. Namun, ia menegaskan khusus untuk munas hal itu dilakukan tahun depan yang harus sesuai dengan agenda.

"Munas golkar itu tahun depan, [tetapi] kalau ada satu kejadian yang luar biasa itu namanya Munaslub dan bisa dilakukan kapan saja. Dan kita tidak mengetahui apakah ada peristiwa luar biasa atau tidak," kata Bambang di Istana Kepresidenan, Rabu (26/7/2023).

Namun, ia menegaskan jiga kondisi partainya saat ini masih baik-baik saja, dan masih terkonsolidasi dengan baik di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Golkar baik-baik saja, kita masih terkonsolidasi dengan baik."

Puan Colek Cak Imin untuk Pisah dengan Prabowo

Terkait munculnya wacana pergantian ketua umum, dengan masuknya Bambang sebagai calon pengganti ia menanggapi santai. Bahkan, di munas sebelumnya nama Bambang selalu disebut menjadi kandidat ketua umum.

"Kan dari dulu saya sudah calon, tetapi saya tidak meneruskan. Kan saya ga berusaha untuk pencalonan. Mudah-mudahan tahun depan konsolidasi kepentingan, saya akan mencalonkan diri," ujar Bambang.

Bambang pun enggan memberikan pernyataan dukungan 100 persen atas Airlangga, dukungan tersebut, menurutnya akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi partai. "Sangat tergantung situasi partai ya, karena yang menentukan itu kan daerah (DPD)."

Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menegaskan tak mudah menggelar munaslub. Isu munaslub berkembang karena ada kelompok yang tak puas dengan kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Munaslub itu tentu tidak bulat begitu saja dilakukan, ada prasyarat yang ditempuh," kata Mekeng saat dihubungi, di hari yang sama.

Berikutnya, munaslub harus diajukan oleh DPD 1 dengan suara 2/3 dari DPD 1, sehingga jika ada orang-orang luar yang berteriak untuk munaslub, ia menegaskan untuk memastikan apakah yang bersangkutan memiliki suara atau tidak untuk memutuskan gelaran munaslub.

"jadi kalau setiap saat orang teriak harus munaslub kan repot partainya, dan tidak ada alasan di AD/ART bahwa kalau tidak bisa menjadi capres atau cawapres harus mundur, kan enggak ada juga (aturan itu)," ungkap Mekeng.

Mekeng menegaskan, Partai Golkar merupakan partai yang rasional dan realistis, termasuk berhitung dalam upaya pencalonan presiden dan wakil presiden di 2024 nanti. Bahkan Golkar, menuruntya tidak dalam kondisi memaksakan diri masuk dalam bursa orang nomer satu dan dua di republik ini.

"keputusan Munas 2019 itu tidak mengatakan bahwa harus Airlangga (menjadi capres). Dia diberikan kewenangan untuk menentukan capres dan cawapres, bukan dia-nya."