Menyoal Kenaikan Biaya UKT yang Terlalu Tinggi

FAKTA.COM, Jakarta – Kenaikan uang Kuliah Tunggal (UKT) sempat menjadi sorotan publik belakangan ini. Kenaikan yang tinggi membuat mahasiswa menjerit dan menuntut agar biaya kuliah diturunkan.

• Bahkan, ada UKT yang naik hingga 300%-500%. Ini diungkapkan Aliansi BEM Seluruh Indonesia kepada Komisi X DPR RI. 

• Pesimistis Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. Kenaikan biaya kuliah membuat warganet ragu apakah Indonesia Emas bisa terwujud. 

• Kenaikan UKT tak wajar. Wakil Komisi X, Dede Yusuf Macan Effendi, menilai kenaikan UKT hingga 500% tidaklah lazim.

Komisi X DPR akhirnya memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Nadiem dimintai sejumlah keterangan tentang pengelolaan dana pendidikan dan UKT dan.

• Pertanyakan pengelolaan dana pendidikan. Komisi X DPR bertanya ke mana saja pengelolaan dana pendidikan Rp665 triliun.

• Cuma kelola 15% dari dana pendidikan. Kemendikbudristek menyebut dana pendidikan yang mereka kelola sebanyak Rp98,98 triliun atau 15% dari dana pendidikan. 

• Berlaku bagi mahasiswa baru. Nadiem mengatakan kenaikan UKT tidak berlaku bagi mahasiswa lama.

• Tidak berlaku bagi mahasiswa dari kalangan ekonomi bawah. Kenaikan UKT hanya berdampak kepada mahasiswa ekonomi tinggi.

• Janji batalkan kenaikan UKT yang terlalu tinggi. Nadiem juga akan mengecek dan mengevaluasi kenaikan UKT. 

• Janji perbanyak penerima KIP Kuliah. Nadiem juga berjanji akan memperbanyak jumlah penerima KIP Kuliah agar mahasiswa berekonomi rendah bisa tetap kuliah.
  
  

Nadiem pun akhirnya membatalkan kenaikan UKT di sejumlah PTN. Ini terjadi setelah dirinya dipanggil Presiden Joko Widodo.

• UKT batal naik. Pembatalan ini dilakukan setelah menteri mendengar masukan-masukan terkait UKT.

• Minta PTN rangkul calon mahasiswa baru. PTN juga diminta untuk menerima kembali mereka yang mundur karena UKT tinggi. 

• Surati PTN dan PTNBH untuk batalkan kenaikan UKT. Kemdikbudristek meminta rektor PTN dan PTNBH untuk mengajukan kembali UKT dan IPI paling lambat 5 Juni 2024. 

Namun, ada yang menarik pada masalah kenaikan UKT, yaitu perbedaan pendapat biaya kuliah antara Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

• Kemungkinan naik tahun depan. Jokowi menyebut kenaikan UKT akan dievaluasi. Kemungkinan berlaku tahun depan kalau naik.

• Tapi, Prabowo janji biaya kuliah turun. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, malah ingin biaya kuliah, kalau bisa, justru gratis.