Transaksi Masih Mini, Perdagangan Karbon Perlu Tambahan Insentif dan Disinsentif

FAKTA.COM, Jakarta – Target pemerintah mengurangi emisi karbon dengan Bursa Karbon, masih jauh panggang dari api. Pasalnya, hingga saat ini volume dan nilai perdagangannya belum memuaskan.

Deputi III Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,2% dengan dukungan internasional. 

Namun nilai perdagangan karbon di IDX Carbon baru mencapai Rp5,9 miliar dengan volume 114,5 ribu ton CO2 ekuivalen dalam periode Januari-Juni 2024. "untuk mencapai target Net Zero, emisi perlu dikurangi sebesar 45% pada 2030 sehingga dapat mencapai nol bersih di tahun 2050," kata Elen dalam Webinar Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia, Kamis (23/7/2024).

Melihat data itu, Ketua umum Asosiasi Karbon dan Energi Indonesia (ACEXI), Lastyo Kuntoadji menegaskan, pemerintah wajib mendorong penerapan insentif dan disinsentif terkait carbon pricing. Pajak karbon akan diterapkan bagi perusahan yang tidak dapat mengelola emisi. 

“Saat ini, bursa karbon Indonesia (IDX Carbon) masih terbatas pada sektor geothermal. Harga karbon domestik juga masih rendah dibandingkan pasar internasional,” tutur Lastyo.

Dalam kesempatang yang sama, Direktur Pengawasan Bursa Karbon OJK, Lufaldi, menyatakan bahwa OJK memiliki mandat dari UU No. 4/2023 untuk mengatur pasar sekunder perdagangan karbon. 

Carbon pricing di Indonesia saat ini adalah $7 per ton CO2, dan offset GRK yang telah terjadi di apple gatrik Rp60-70.000 per ton CO2 dengan rencana pengenaan pajak karbon yang masih dalam pembahasan.

“Karena karbon adalah efek, pengawasan dan perizinannya sama seperti yang dilakukan OJK (pada bursa efek),” 

Dengan regulasi dan pengawasan yang ketat, diharapkan perdagangan karbon dapat berkontribusi signifikan dalam upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target Net Zero pada tahun 2050.