13 September 2023 15:00 WIB
Indonesia di Tengah Gejolak Rivalitas Negara Adidaya
DISCLAIMER: Opini ini telah disunting tanpa mengubah makna yang dimaksud penulis. Hasil suntingan telah diketahui dan disetujui penulis untuk ditayangkan. Kolom Opini adalah tulisan yang merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan Fakta.com.
Dokumen Pemprov Jakarta

FAKTA.COM, JAKARTA - Kecamuk perang Rusia-Ukraina masih terus membara sejak pertama kali meletus pada awal 2022 lalu. Masing-masing negara terus menghimpun kekuatan, Ukraina dengan bantuan Amerika Serikat dan sekutunya, kemudian Rusia bersama negara sahabatnya semisal China dan Korea Utara.

Rivalitas antar negara adidaya harus menjadi perhatian bagi Indonesia untuk menentukan langkah kebijakan luar negeri. Sejatinya, sudah benar jika pemerintah mengambil keputusan untuk tidak memihak alias condong kepada salah satu pihak.

Jokowi Ungkap Alasan Dunia Tidak Sedang Baik-Baik Saja

Meski demikian, tatanan politik global masa kini berbeda jika dibandingkan gejolak rivalitas Blok Barat versus Blok Timur di masa Perang Dingin. Kemajuan ekonomi negara-negara berkembang lebih dapat menyediakan lebih banyak ruang sebagai berkekuatan menengah untuk berkontribusi sekaligus memainkan peran penting dalam politik global.

Stabilitas Indo-Pasifik

Penyelenggaraan KTT ASEAN Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta mesti menjadi awal bagi Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara untuk mendorong upaya stabilitas di Kawasan. Yakni, dengan benar-benar mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

"Kita sadar dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Tantangan masa depan semakin berat dan mengakibatkan perebutan pengaruh oleh kekuatan besar," kata Presiden Jokowi dalam Pidato Pembukaan KTT ASEAN. (FAKTA.COM, 2023)

Cegah Ancaman Pihak Luar, AS Gelar Uji Coba Rudal Antarbenua yang Bisa Bermuatan Nukli

Indonesia pastinya tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi ancaman dunia, khususnya dampak dari perang Rusia-Ukraina. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni melalui ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik.

ASEAN merupakan soko guru kebijakan luar negeri Indonesia, sehingga sudah sewajarnya pemerintah mengajak negara-negara Asia Tenggara untuk turut menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang lebih stabil. Tanpa pengaruh kepentingan dan pengaruh negara tertentu.

Bahkan, jika stabilitas keamanan bisa terjamin, bukan tdak mungkin perekonomian kawasan Indo-Pasifik jauh semakin melesat. Hal tersebut tentunya bisa terealisasi jika kerja sama ASEAN dengan para negara mitra di dalam dokumen AOIP benar-benar terlaksana dengan baik. (LG Pangestu, 2020)

Perkuat Peran MIKTA

Selain ASEAN, Indonesia juga tergabung dalam forum konsultatif MIKTA. Forum ini terdiri dari lima negara yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. (Lusia NS, 2023)

Sebagai informasi, kelima negara anggota MIKTA merupakan negara anggota G20 yang tidak tergabung dengan dua kelompok kekuatan yang (saling) berhadapan. Masing-masingnya yaitu, G7 yang beranggotakan Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Kanada; serta BRICS yang meliputi Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Ke depan, kehadiran MIKTA harus dapat menjadi penyeimbang sekaligus berpengaruh dalam arah kebijakan di G20. Apalagi, para anggota forum ini tersebar di lintas kawasan dunia serta punya pengaruh penting di masing-masing lingkungannya.

AS Tambah Bantuan Keamanan Ukraina US$175 Juta

Keketuaan Indonesia di MIKTA pada tahun 2023 ini juga harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Presiden Joko Widodo dan para menterinya mampu mendorong komitmen negara-negara anggota untuk berpartisipasi dalam pembahasan agenda dan isu global.

Sebagaimana perjuangan di tingkat ASEAN, Indonesia dapat memperjuangkan implementasi AOIP, di forum lima negara ini pun tetap relevan untuk berupaya menjaga stabilitas kawasan masing-masing. Juga mendorong partisipasi anggotanya untuk perdamaian dunia.

Bagikan:

Komentar (0)

Login to comment on this news
Data
Pointer
Interaktif
Program
Jobs