Sengketa Pilpres: Detail Bansos Jadi Fokus Kesaksian Para Menteri

FAKTA.COM, Jakarta - Permasalahan bantuan sosial menjadi fokus keterangan dari empat menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang telah hadir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab menurut majelis hakim Mahkamah Konstitusi, persoalan bansos merupakan dalil yang sama-sama dicantumkan dalam dua permohonan dari dua kubu calon presiden, baik kubu Anies Baswedan maupun kubu Ganjar Pranowo.

“Hanya majelis hakim yang memilikiksempatan melakukan pendalaman,” ujar Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konsitusi yang juga memimpin sidang sengketa pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).

Dalam paparannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bukan cuma Indonesia, India dan Amerika Serikat juga menyalurkan bantuan sosial (bansos).

Hal itu ia sampaikan saat bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, lanjutnya bansos di Indonesia tak seberapa dibandingkan negara-negara lain. “Bansos di Indonesia lebih sedikit dibandingkan Malaysia,” katanya.

Bansos di Indonesia, kata Airlangga, misalnya bantuan pangan diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9 persen dari penduduk. Ini lebih rendah dari Malaysia 25,6 persen, Singapura 41,7 persen, dan India 55,6 persen, dan Amerika 12,1 persen.

Sengketa Pilpres: Empat Menteri Siap Berikan Kesaksian

Airlangga mengatakan penyaluran bansos pada akhir 2023 bukan hanya dilakukan Indonesia. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Singapura, India, dan Malaysia juga melakukan hal serupa di waktu yang sama.

Anggaran bansos Singapura mencapai Rp13 triliun, India Rp2.200 triliun, Malaysia Rp25 triliun, Filipina Rp3,47 triliun.

Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut bansos disalurkan karena El Nino. Pemerintah di berbagai belahan dunia mengantisipasi dampak El Nino yang menyebabkan harga pangan.

"Hal ini membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan. Yang tentunya sangat mengganggu kepada dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin," ujarnya.

Bantuan El Nino, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, bantuan beras disalurkan Badan pangan nasional. Sementara uang cash disalurkan lewat Kementerian Sosial. “Soal anggaran 2024, yang sudah dieksekusi, bantuan 10 kg beras dari bapanas, soal penambahan anggaran bisa saja selama memang diputuskan dan disetujui untuk ditambahkan,” ujarnya.

Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan tidak ada perubahan signifikan dalam anggaran bantuan sosial (bansos) pada tahun anggaran 2024.

Realisasi anggaran bansos, kata Sri, pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp12,8 triliun. Segerobak duit itu digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

"Realisasi subsidi dan belanja lain capai Rp15,3 triliun dan realisasi perlinsos lainnya Rp9,8 triliun," ujarnya. Menurutnya, tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam 6 tahun terakhir (2019-2024), kecuali pada 2023 di mana terdapat perbedaan signifikan pada realisasi bansos dari Kementerian Sosial.

Koalisi Sipil Desak MK Periksa Jokowi

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan nominal anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) di 2023 dan 2024.Untuk tahun lalu, Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp 87,2 triliun pada tahun anggaran 2023, sedangkan untuk tahun 2024, Kemensos mendapatkan anggaran Rp 79,2 triliun.

Bila dibagi per program, sekitar Rp 78 triliun atau 98,54% dana tersebut digunakan untuk belanja bantuan sosial, sementara sisanya untuk dukungan manajemen kementerian.

Dari segi pembelanjaan, Kemensos menggelontorkan 95,61% atau Rp 75,61 triliun untuk belanja bansos. Anggaran ini sendiri masih di luar bantuan El Nino.

Sebelumnya, tim hukum Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin mendalilkan kecurangan pemilu yang dilakukan pemerintah. Mereka menuding pemerintah menggunakan anggaran dan kebijakan bansos untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Untuk mendengarkan keterangan pemerintah, MK menghadirkan empat menteri. Mereka adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko PMK.