Sengketa Pemilu: Sederet Menteri yang Terseret

FAKTA.COM, Jakarta - Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Bambang Widjojanto menyebutkan ada beberapa menteri yang dianggap turut membantu memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Dia menyebutkan itu saat menyampaikan pokok-pokok permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 di sidang Mahkamah Konstitusi.

"Saya akan sebut beberapa saja karena cukup banyak menteri yang terlibat di situ," kata lelaki yang akrab disapa BW tersebut, Rabu (27/3).

BW juga menyebut Menteri Koordinator Airlangga Hartarto yang diduga melakukan dugaan politisasi bansos pada warga Mandalika. Kemudian Menteri Luhut Binsar Panjaitan memberikan dukungannya kepada Prabowo.

Sementara itu, BW menganggap Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat mendampingi Gibran kampanye di Papua pada Jumat, 26 Januari lalu. Bahlil, lanjutnya, juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung Prabowo.

"Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4 persen untuk paslon 02 dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia," kata BW.

Kemudian BW menyoroti Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang diduga mengerahkan para petugas bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan. Kemudian Menteri Komunikasi Budi Arie Setiadi dia anggap telah menggalang dukungan bagi Prabowo.

"Wakil Menteri Agraria Juli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo-Gibran," kata BW.

Dalam sidang ini pihak KPU dan Bawaslu selaku termohon dan kuasa hukum pihak terkait dari Prabowo-Gibran akan mendapat kesempatan untuk memberikan jawaban soal permohonan ini, Kamis (28/3).

Sementara itu usai sidang pengacara tim Prabowo menilai ternyata setelah mereka perhatikan tidak ada yang sulit untuk menjawab permohonan tim 01. Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dalam permohonannya tim AMIN lebih banyak bernarasi dan menduga-duga saja. “Tidak ada fakta yang harus diungkap dalam persidangan.

Anggota tim lainnya, Otto Hasibuan menilai permohonan tim AMIN hanya penggiringan opini. Namun ada yang salah alamat, kata dia, “Sebab termohonnya KPU, tapi KPU tidak dipersoalkan, malah presiden bukan sebagai pihak dalam pemilu.”

Otto menilai Presiden Jokowi seharusnya tidak dilibatkan dalam sengketa pemilu, sebab ia tidak relevan dalam sengketa. “Saya mohon agar tidak ada pendiskreditan pemerintah dalam persidangan.”