Menhub Imbau Warga tak Mudik Naik Motor: Sumbang 70 Persen Kecelakaan

FAKTA.COM, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan sepeda motor saat perjalanan mudik ke kampung halaman.

Menurut Budi, perjalanan mudik dengan motor disebut lebih rentan terjadi kecelakaan. Dia pun menyarankan pemudik menggunakan angkutan massal ketimbang kendaraan pribadi seperti mobil atau motor.

“Mobil pribadi apalagi motor, saya kira tidak digunakan, terutama motor karena kecelakaan banyak 70 persen kecelakaan karena motor dan kita menyediakan juga fasilitas mudik gratis,” kata Budi seperti dikutip dari laman resmi Kemenhub, Kamis (4/4/2024).

Budi menambahkan, pergerakan masyarakat dalam skala besar pada waktu mudik di saat bersamaan, harus diantisipasi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang andal di semua sektor.

Ditambah lagi, potensi pergerakan masyarakat pada momen mudik kali ini melalui survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub sebesar 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebesar 193,6 juta orang.

“Angka ini memang besar dan termasuk di dalamnya pergerakan di dalam kota, antarkota di aglomerasi hingga antarprovinsi. Aglomerasi ini seperti di Jabodetabek, Yogyakarta dan sekitarnya maupun Surabaya dan tempat-tempat yang lain," tandas Budi.

Tahun lalu, kata Budi, pihaknya memverifikasi angka 123 juta dengan pergerakan masyarakat melalui mobile positioning.

"Nah, angka tersebut sebenarnya justru bisa dipakai sebagai peringatan untuk mempersiapkan ini dengan serius,” ujar Budi.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Budi meminta seluruh pihak, baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, agar siap menyambut dan mengantisipasi lonjakan pemudik.

Menurut Budi, wilayah Jawa Tengah menjadi daerah tujuan perjalanan terbesar dan Jawa Timur sebagai daerah asal perjalanan terbesar.

“Sejalan dengan itu, Bapak Presiden juga mengimbau agar masyarakat melakukan mudik lebih awal. Ini penting untuk menghindari penumpukan kendaraan pada puncak arus mudik yang diprediksi jatuh pada tanggal 6 sampai 8 April 2024, serta puncak arus balik pada tanggal 14 April 2024,” ungkap Menhub.

Kemudian, Budi juga memaparkan, Kemenhub telah menyiapkan kebijakan pengaturan mobilitas pada masa Lebaran 2024 untuk semua moda transportasi.

Beberapa di antaranya meliputi: pembatasan operasional kendaraan angkutan barang, mempersiapkan cadangan sarana angkutan di semua moda sesuai demand di lapangan.

Selain itu juga memastikan kelaikoperasian angkutan dengan melakukan ramp cek, rekayasa lalu lintas di titik rawan macet, rawan bencana dan kecelakaan, serta berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, BNPB, Kementerian ESDM, hingga Kementerian PUPR.