Bareskrim Polri Turun Tangan atas Dugaan Kebocoran 204 Juta Data DPT KPU

FAKTA.COM, Jakarta - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menemukan indikasi terjadinya kebocoran Data Pemilih Tetap (DPT) pada situs web resmi KPU yaitu kpu.go.id. Hal itu ditemukan melalui patroli siber yang rutin dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami," ujar Vivid saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Dittipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Polisi Adi Vivid A Bachtiar mengatakan bahwa pihaknya dan Computer Security Insident Response Team (CSIRT) saat ini sedang berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka menyelidiki dugaan kebocoran data DPT.

"Saat ini, CSIRT (Computer Security Insident Response Team) sedang berkoordinasi langsung dengan KPU untuk sekaligus melakukan penyelidikan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Situs web Komisi Pemilihan Umum (KPU) diserang oleh peretas. Seorang peretas anonim dengan nama "Jimbo" mengklaim telah berhasil membobol sistem keamanan situs KPU dan mendapatkan akses ke data pemilih di dalamnya.

Dalam unggahan di forum peretasan tersebut, Jimbo menyebutkan bahwa dari 252 juta data yang berhasil dia dapatkan terdapat data ganda. Setelah dilakukan pemilahan, jumlah data unik yang didapatkan Jimbo adalah sebanyak 204.807.203.

Angka ini hampir sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU, yaitu sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilih yang terdata tersebut berasal dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dan 128 negara perwakilan Indonesia di luar negeri.

Data pemilih yang berhasil diakses Jimbo berisi sejumlah informasi pribadi yang cukup penting. Data tersebut meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), nomor KTP (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT/RW, kode wilayah administrasi mulai dari kelurahan hingga kabupaten, serta kode Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Cissrec Pratama Persadha mengatakan bahwa tim Cissrec juga telah mencoba melakukan verifikasi secara acak terhadap sebagian data sampel pemilih yang dibagikan oleh peretas Jimbo melalui website cekdptonline.kpu.go.id. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa data sampel yang dibagikan Jimbo, termasuk nomor TPS tempat pemilih terdaftar, sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh website resmi cekdptonline.kpu.go.id.

"Jimbo menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga US$74000 atau hampir setara Rp1,2 miliar," katanya. (ILM)